Dataset ini berisi Data Persentase Pendamping Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran. Data ini dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Pendampingan Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran : Pendampingan Pos pemadam kebakaran yang berada didaerah yang jauh dari pusat kota untuk mendapatkan layanan pemadam kebakaran ataupun penyelamatan korban kebakaran dan non kebakaran sesuai dengan respon time yang diharapkan. Bencana Alam Kebakaran : suatu nyala api, baik kecil atau besar pada tempat yang tidak kita kehendaki, merugikan pada umumnya sukar dikendalikan. Persentase Pendampingan Pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran : Perbandingan antara jumlah laporan yang masuk dengan jumlah laporan yang terlayani. Semakin besar nilai persentasenya, maka semakin banyak jumlah pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelematan kebakaran yang terlayani dan sebaliknya. rumus : (Jumlah pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran / Jumlah bencana alam kebakaran) x 100
Persentase Pendamping Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran
Persentase Pendamping Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran (2022)
Persentase Pendamping Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran (2023)
Persentase Pendamping Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran (2025)
Persentase Pendamping Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran (2024)
Data ini berisikan jumlah pengaduan yang bersumber dari masyarakat/APH tentang kasus yang terjadi di setiap kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Inspektorat dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Pengaduan Masyarakat Diterima : Pengaduan masyarakat adalah laporan dari masyarakat /APH mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diterima oleh Inspektorat Pengaduan Masyarakat Selesai Ditindaklanjuti : Merupakan pengaduan masyarakat yang diajukan secara tertulis kepada Inspektorat yang memuat data: 1. nama dan alamat pihak yang melaporkan 2. nama, jabatan dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan 3. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang -undangan; dan 4. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran. untuk selanjutnya tim pemeriksa dari Inspektorat akan melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut dan melaporkan hasilnya dalam bentuk LHP.
Jumlah Pengaduan Masyarakat Menurut Kecamatan di Kabupaten Asahan
Jumlah Pengaduan Masyarakat Menurut Kecamatan di Kabupaten Asahan (2025)
Jumlah Pengaduan Masyarakat Menurut Kecamatan di Kabupaten Asahan (2022)
Jumlah Pengaduan Masyarakat Menurut Kecamatan di Kabupaten Asahan (2023)
Jumlah Pengaduan Masyarakat Menurut Kecamatan di Kabupaten Asahan (2024)
Dataset ini berisi data persentase keluarga balita dan anak yang ikut BKB yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan diupdate setiap 1 (satu) tahun sekali. Keluarga Sasaran BKB : Keluarga yang memiliki balita yang menjadi sasaran layanan penyuluhan bagi orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesertaan pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) Keluarga Anggota BKB : Keluarga yang memiliki balita yang menjadi anggota dan menerima layanan penyuluhan bagi orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental, intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesertaan pembinaan dan kemandirian ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS). Persentase Keluarga Anggota BKB Terhadap Keluarga Sasaran BKB : adalah perbandingan antara jumlah keluarga yang menjadi anggota BKB terhadap jumlah keluarga yang menjadi sasaran BKB. Semakin tinggi persentase keluarga Balita dan anak yang ikut BKB maka semakin banyak keluarga yang mendapat layanan penyuluhan dalam hal pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak demi mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. rumus : Persentase = (jumlah keluaraga anggota BKB/Jumlah keluarga sasaran BKB) dikalikan 100
Persentase Keluarga Balita dan Anak yang Ikut BKB
Persentase Keluarga Balita dan Anak yang Ikut BKB.csv
Persentase Keluarga Balita dan Anak yang Ikut BKB (2023)
Persentase Keluarga Balita dan Anak yang Ikut BKB (2024)
Persentase Keluarga Balita dan Anak yang Ikut BKB (2022)
Dataset ini berisi data jumlah Populasi Unggas Menurut Jenis Unggas yang dibagi berdasarkan Kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Populasi Unggas : Jenis hewan ternak peliharaan kelompok burung yang dimanfaatkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk hobi. Jenis unggas yang dipelihara adalah ayam kampung, ayam kampung pedaging, ayam kampung petelur, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik, itik pedaging, itik manila, angsa, merpati, puyuh, puyuh pedaging, kalkun, dan burung unta. Populasi unggas : Jumlah unggas yang hidup pada wilayah dan waktu tertentu. Jumlah unggas yang hidup pada wilayah (Kabupaten/Kota) dalam satu tahun . rumus : Jumlah total unggas pada suatu wilayah dalam satu tahun yang dihitung dalam ekor
Populasi Unggas Menurut Jenis Unggas (2022)
Populasi Unggas Menurut Jenis Unggas (2023)
Populasi Unggas Menurut Jenis Unggas (2024)
Populasi Unggas Menurut Jenis Unggas (2025)
Populasi Unggas Menurut Jenis Unggas (2021)
Dataset ini berisi data jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak menurut tempat kejadian (rumah tangga, tempat kerja, sekolah, fasilitas umum) yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Tempat Kejadian Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak : tempat_kejadian: menyatakan tempat terjadinya kekerasan dengan tipe data teks. rumah tangga: menyatakan kekerasan terjadi di rumah tangga. tempat kerja: menyatakan kekerasan terjadi di tempat kerja. sekolah: menyatakan kekerasan terjadi di sekolah. fasilitas umum: menyatakan kekerasan terjadi di sekitar fasilitas umum. lembaga pendiidkan kilat: menyatakan kekerasan terjadi di lembaga pendiidkan kilat. lainnya: menyatakan kekerasan terjadi di tempat lainnya. Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian dan Menurut Kecamatan : Adalah Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak berdasarkan tempat kejadian dan kecamatan . Semakin Tinggi Persentase Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak , maka semakin Banyak Perempuan dan Anak yang mendapat Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak. rumus : Persentase = (Jumlah Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak menurut tempat dan Kecamatan/Jumlah Seluruh Korban Kekerasan pada Perempuan dan Anak ) dikalikan 100
Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian
Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian (2022)
Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian (2021)
Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian (2024)
Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian (2025)
Data Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Asahan Tahun 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik . Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial : Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
Data Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Asahan
Data Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Asahan (2024)
Data Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Asahan (2022)
Data Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Asahan (2023)
Data Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Asahan (2025)
Data Organisasi Kemasyarakatan ( Ormas ) yang terdaftar dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar ( SKT ) Tahun 2022 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Asahan. Organisasi Masyarakat yang Terdaftar : Ormas yang terdaftar adalah singkatan dari organisasi massa atau organisasi masyarakat. Kehadiran ormas ini dimaksudkan untuk memenuhi sejumlah fungsi dan tujuan tertentu, maka Ormas yang terdaftar adalah sekelompok ormas yang sah dan terdaftar di Kabupaten Asahan Organisasi Masyarakat yang Memiliki SKT : Penyelenggaraan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) selama ini di atur dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam UU dimaksud (pasal 16 ayat 1,2 dan 3) pendaftaran Ormas dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT). SKT diberikan secara berjenjang sesuai lingkupnya apakah nasional, provinsi ataupun lingkup kabupaten/kota. teknis pendaftaran Ormas menjadi sebagai berikut : a. Pada prinsipnya ormas dapat terdaftar di setiap tingkat instansi pemerintah, dan dapat juga tidak terdaftar b. Bagi ormas yang tidak terdaftar tidak mendapat pelayanan dari pemerintah, tetapi pemerintah tidak dapat menetapkan ormas tersebut sebagai ormas terlarang, dan tidak dapat melarang kegiatan ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum dan melakukan pelanggaran hukum. c. Dalam hal ormas mengajukan pendaftaran, untuk mempermudah proses pendaftaran kepada ormas, pendaftaran ormas dilakukan oleh pengurus pusat atau sebutan lainnya pada Kesbangpol setempat sesuai dengan domisili sekretariat pusat atau sebutan lainnya. d. SKT yang dikeluarkan bagi pengurus pusat atau sebutan lainnya berlaku bagi seluruh struktur kepengurusan ormas.
Permohonan Data Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang terdaftar dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
Permohonan Data Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang terdaftar dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) (2025)
Permohonan Data Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang terdaftar dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) (2022)
Permohonan Data Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang terdaftar dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) (2024)
Permohonan Data Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang terdaftar dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) (2023)
Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017, MPP didefinisikan sebagai tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu, baik di tingkat pusat maupun daerah . MPP menyatukan berbagai instansi pelayanan dalam satu lokasi, mencakup organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal (seperti Imigrasi, Kepolisian, dan Kementerian Agama), Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD)
Jumlah Pengunjung Mal Pelayanan Publik Menurut Bulan
Jumlah Pengunjung Mal Pelayanan Publik Menurut Bulan (2025)
Dataset ini berisi data Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di bawah Kementerian Agama yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali.
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di bawah Kementerian Agama
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di bawah Kementerian Agama (2024)
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di bawah Kementerian Agama (2023)
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di bawah Kementerian Agama (2021)
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) di bawah Kementerian Agama (2022)
Dataset ini berisi data jumlah sumber daya penanggulangan bencana menurut jenisnya. Data ini dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Sumber Daya Penanggulangan Bencana : Suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu yang dapat digunakan dalam serangkaian kegiatan baik sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan diri dari dampak bencana.
Jumlah Sumber Daya Penanggulangan Bencana
Jumlah Sumber Daya Penanggulangan Bencana (2023)
Jumlah Sumber Daya Penanggulangan Bencana (2024)
Jumlah Sumber Daya Penanggulangan Bencana (2025)
Jumlah Sumber Daya Penanggulangan Bencana (2021)
Jumlah Sumber Daya Penanggulangan Bencana (2022)
Data ini bersumber dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah , berisikan temuan dan rekomendasi yang disarankan untuk ditindaklanjuti. Data ini dihasilkan oleh Inspektorat dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Temuan BPK RI : Merupakan hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK. Rekomendasi BPK RI : Merupakan saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Rekomendasi BPK RI Selesai Ditindaklanjuti : Merupakan temuan-temuan pemeriksaan yang saran/rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang diperiksa sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada entitas yang bersangkutan.
Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Asahan
Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Asahan (2022)
Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Asahan (2023)
Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Asahan (2025)
Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Asahan (2024)
Dataset ini berisi Data Persentase Aparatur Satpol PP Yang Telah Mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional. Data ini dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Polisi Pamong Praja : Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara Ketentraman dan Ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Aparatur Satpol PP Yang Telah Mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional : Aparatur Satpol PP yang telah mengikuti diklat Persentase Aparatur Satpol PP Yang Telah Mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional : Perbandingan aparatur Satpol PP yang mengikuti diklat dengan jumlah anggota Satpol PP. Semakin besar nilai persentasenya, maka semakin banyak jumlah aparatur Satpol PP yang mengikuti diklat dan sebaliknya. rumus : Jumlah Aparatur Satpol PP Yang Mengikuti Diklat / Jumlah Anggota Satpol PP x 100%
Persentase Aparatur Satpol PP Yang Telah Mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional
Persentase Aparatur Satpol PP Yang Telah Mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional (2023)
Persentase Aparatur Satpol PP Yang Telah Mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional (2025)
Persentase Aparatur Satpol PP Yang Telah Mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional (2022)
Persentase Aparatur Satpol PP Yang Telah Mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional (2024)
Dataset ini berisi Data Jumlah Pendamping Pembentukan Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Pendampingan Pembentukan Pos Pemadam Kebakaran : Pendampingan pembentukan Pos pemadam kebakaran yang berada didaerah yang jauh dari pusat kota mendapatkan layanan pemadam kebakaran ataupun penyelamatan korban kebakaran dan non kebakaran sesuai dengan respon time yang diharapkan
Jumlah Pendamping Pembentukan Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan
Jumlah Pendamping Pembentukan Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan (2023)
Jumlah Pendamping Pembentukan Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan (2022)
Jumlah Pendamping Pembentukan Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan (2024)
Jumlah Pendamping Pembentukan Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan (2025)
Dataset berikut merupakan jumlah peningkatan SDM Pengelola Kearsipan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan. Data ini bersumber dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan dan diupdate 1 kali setahun
Jumlah Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan
Jumlah Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (2025)
Jumlah Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (2024)
Jumlah Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (2023)
Jumlah Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (2022)
Dataset ini berisi tentang Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran di Kab. Asahan. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran : Suatu upaya kegiatan petugas pemadam kebakaran melakukan evakuasi kepada masyarakat yang tertimpa musibah kebakaran ataupun mengevakuasi bahan/hewan berbahaya dan beracun
Rekapitulasi Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
Rekapitulasi Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran (2022)
Rekapitulasi Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran (2023)
Rekapitulasi Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran (2024)
Dataset ini berisi datapersentase keluarga ikut pembinaan bina keluarga remaja BKR yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan diupdate setiap 1 (satu) tahun sekali. Keluarga Sasaran BKR : Keluarga yang mempunya remaja usia 10-24 tahun yang menjadi sasaran layanan peningkatan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang remaja, dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber KB Keluarga Ikut BKR : Keluarga yang mempunya remaja usia 10-24 tahun yang menjadi anggota BKR yang menerima layanan peningkatan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan anggota keluarga dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang remaja, dalam rangka meningkatkan kesertaan, pembinaan, dan kemandirian ber KB. Persentase Keluarga Ikut BKR Terhadap Keluarga Sasaran BKR : adalah perbandingan antara jumlah keluarga yang menjadi anggota BKR terhadap jumlah keluarga yang menjadi sasaran BKR. Semakin tinggi persentase keluarga Remaja yang ikut BKR maka semakin banyak keluarga yang mendapat layanan penyuluhan dalam hal pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang remaja. rumus : Persentase = (jumlah keluaraga anggota BKR/Jumlah keluarga sasaran BKR) dikalikan 100
Persentase Keluarga Ikut Pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR)
Persentase Keluarga Ikut Pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR) (2022)
Persentase Keluarga Ikut Pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR) (2023)
Persentase Keluarga Ikut Pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR) (2024)
Persentase Keluarga Ikut Pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR).csv
Dataset ini berisi data Jumlah Swadaya, Data Jumlah Swakarya, dan Data Swasembada. Data ini dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali.
Klasifikasi Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan
Klasifikasi Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan (2022)
Klasifikasi Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan (2021)
Klasifikasi Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan (2024)
Klasifikasi Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan (2025)
Klasifikasi Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan (2023)
Dataset ini berisi data jumlah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang terjadi di Kabupaten Asahan. Data ini dihasilkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana : Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat serta perumusan kebijakan dan usaha langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana.
Jumlah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
Jumlah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (2024)
Jumlah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (2023)
Jumlah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (2025)
Jumlah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (2022)
Dataset ini berisi data jumlah Produksi Daging Unggas Menurut Jenis Unggas yang dibagi berdasarkan Kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Produksi Daging Unggas : karkas hasil pemotongan unggas di wilayah tersebut ditambah dengan edible offal (bagian yang dapat dimakan) selama waktu tertentu. Jumlah Produksi Daging Unggas : karkas hasil pemotongan unggas di wilayah tersebut ditambah dengan edible offal (bagian yang dapat dimakan) selama waktu tertentu. Jumlah Produksi Daging adalah jumlah ternak yang dipotong dikali dengan berat daging karkas (kilogram) rumus : (Jumlah ternak yang dipotong X berat karkas daging) / 1000
Produksi Daging Unggas Menurut Jenis Unggas
Produksi Daging Unggas Menurut Jenis Unggas (2022)
Produksi Daging Unggas Menurut Jenis Unggas (2023)
Produksi Daging Unggas Menurut Jenis Unggas (2021)
Produksi Daging Unggas Menurut Jenis Unggas (2024)
Produksi Daging Unggas Menurut Jenis Unggas (2025)
Dataset ini berisi persentase pemakaian kontrasepsi modern MCPR yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan diupdate setiap 1 (satu) tahun sekali. Peserta Pemakai Kontrasepsi Modern (MCPR) : Meliputi metode operasi pria (MOP) atau sterilisasi pria, metode operasi wanita (MOW) atau dan sterilisasi wanita, IUD, implant KB, suntik KB, pil, kondom, diafragma, Metode Amenorrhea Laktasi (MAL) dan kontrasepsi darurat. Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (MCPR) : adalah perbandingan antara jumlah peserta KB Aktif dengan Jumlah PUS . Semakin tinggi persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (MCPR), maka semakin banyak jumlah PUS yang memakai MCPR . rumus : Persentase = (jumlah peserta KB Aktif / Jumlah PUS) dikalikan 100
Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence (MCPR)
Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence (MCPR) (2022)
Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence (MCPR) (2023)
Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence (MCPR) (2024)
Dataset ini berisi data jumlah dampak bencana yang terjadi di Kabupaten Asahan. Data ini dihasilkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Dampak Bencana : Akibat yang timbul dari kejadian bencana dapat berupa korban jiwa, luka, pengungsian, kerusakan pada infrastruktur/aset, lingkungan ekosistem, harta benda, gangguan pada stabilitas sosial-ekonomi.
Jumlah Dampak Bencana yang terjadi di Kabupaten Asahan
BPBD_JLH_DAMPAK_BENCANA_YG_TERJADI.csv (2023)
Jumlah Dampak Bencana yang terjadi di Kabupaten Asahan (2025)
Jumlah Dampak Bencana yang terjadi di Kabupaten Asahan (2021)
Jumlah Dampak Bencana yang terjadi di Kabupaten Asahan (2022)
Jumlah Dampak Bencana yang terjadi di Kabupaten Asahan (2024)
Jumlah Pembinaan Ormas Aktif Tahun 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Pembinaan Ormas Aktif : Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk melakukan perbaikan yang diinginkan terhadap kesehatan sosial, kesejahteraan, pendidikan dan fungsi komunitas secara keseluruhan. Jumlah Ormas yang aktif berarti Ormas yang terdaftar dan memiliki dasar hukum kuat serta sah sesuai dengan peraturan perundang undangan, serta berdiri secara resmi Ormas Aktif Yang Dibina : Definisi pembinaan ormas adalah proses sistematis yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk memberikan bimbingan, pelatihan, pengawasan, serta dukungan teknis kepada ormas guna memastikan keberlanjutan, kepatuhan hukum, dan pencapaian tujuan sosial yang mereka tetapkan dalam menyelenggarakan kegiatan sosial atau pelayanan masyarakat. Konsep pembinaan organisasi masyarakat (ormas) melibatkan upaya yang ditujukan untuk membimbing, mengawasi, dan mendukung perkembangan ormas agar dapat beroperasi dengan efektif, mematuhi peraturan yang berlaku, dan mencapai tujuan sosialnya.
Data Set ini berisi tentang Jumlah Pol PP yang memiliki kualitas sebagai PPNS. Polisi Pamong Praja yang Memiliki Kualitas Sebagai PPNS : Anggota Satpol PP yang mengikuti Diklat PPNS
Jumlah Polisi Pamong Praja yang Memiliki Kualitas Sebagai PPNS
Jumlah Polisi Pamong Praja yang Memiliki Kualitas Sabagai PPNS (2024)
Jumlah Polisi Pamong Praja yang Memiliki Kualitas Sabagai PPNS (2022)
Jumlah Polisi Pamong Praja yang Memiliki Kualitas Sebagai PPNS (2025)
SATPOLPP_JLH POL PP YG MEMILIKI KUALITAS PPNS.csv
Dataset ini berisi data jumlah institusi masyarakat (PPKBD,SUB PPKBD,PKB/PLKB,KUPTD,Pelaksana penerangan) yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Institusi Masyarakat : Organisasi Kelompok Maupun Perorangan yang mempunyai tujuan yang ingin dicapai atau wadah berbagai kegiatan di tingkat desa/kelurahan yang memerlukan kepengurusan
Jumlah Institusi Masyarakat Menurut Kecamatan
Jumlah Institusi Masyarakat Menurut Kecamatan (2022)
Jumlah Institusi Masyarakat Menurut Kecamatan (2023)
Jumlah Institusi Masyarakat Menurut Kecamatan (2024)
Jumlah Institusi Masyarakat Menurut Kecamatan (2021)
Jumlah Institusi Masyarakat Menurut Kecamatan.csv
Nilai hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Asahan yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahun. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) : Rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Predikat : Hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan intergasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.Penilaian / Evaluasi ini dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Asahan. Ada 7 Predikat SAKIP yaitu: 1. AA (skor>90-100) 2. A (skor .>80-90) 3. BB (skor >70-80) 4. B (skor >60-70) 5. CC (skor >50-60) 6.C (skor >40-50) 7. D (skor 0-30) Interpretasi : 1. Predikat AA ( sangat memuaskan) artinya elah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu. 2. Predikat A (Memuaskan) artinya Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator. 3.Predikat BB (Sangat baik) artinya Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampaike level eselon 3/koordinator. 4. Predikat B (Baik) artinya Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja. 5. Predikat CC (Cukup memadai) artinya Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja. 6.Predikat C (Kurang) artinya Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat. 7. Predikat D (Sangat kurang) artinya Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.
Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Asahan
Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Asahan (2025)
Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Asahan (2024)
Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Asahan (2023)
Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Asahan (2022)
Dataset ini berisi data jumlah pelatihan kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana menurut kecamatan Tahun di Kabupaten Asahan. Data ini dihasilkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Pelatihan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Bencana : Serangkaian pelatihan yang dilakukan untuk menghadapi keadaan saat bencana terjadi yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan,pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
Jumlah Pelatihan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Bencana
Jumlah Pelatihan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Bencana (2024)
Jumlah Pelatihan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Bencana (2022)
Jumlah Pelatihan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Bencana (2023)
Jumlah Pelatihan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Bencana (2025)
Dataset ini merupakan jumlah arsip terjaga dan arisp statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi di Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan. Data ini diupdate 1 tahun sekali.
Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi
Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi (2023)
Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi (2022)
Jumlah arsip terjaga dan arsip statis sebagai warisan budaya yang dipreservasi (2024)
Dataset ini berisi data jumlah kejadian/bencana yang terjadi di Kabupaten Asahan. Data ini dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Bencana : Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Jumlah Kejadian atau Bencana yang terjadi
Jumlah Kejadian atau Bencana yang terjadi (2024)
Jumlah Kejadian atau Bencana yang terjadi (2022)
Jumlah Kejadian atau Bencana yang terjadi (2021)
Jumlah Kejadian atau Bencana yang terjadi (2025)
Jumlah Kejadian atau Bencana yang terjadi (2023)
Dataset ini berisi Data Jumlah Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran Yang Ditingkatkan Kapasitasnya. Data ini dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran : jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Jumlah Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran Yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Jumlah Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran Yang Ditingkatkan Kapasitasnya (2024)
Jumlah Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran Yang Ditingkatkan Kapasitasnya (2023)
Jumlah Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran Yang Ditingkatkan Kapasitasnya (2022)
Jumlah Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran Yang Ditingkatkan Kapasitasnya (2025)
Dataset ini berisi data jumlah klinik keluarga berencana dan pembantu pembina pelayanan keluarga berencana desa yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Klinik Keluarga Berencana (KKB) : rumah tangga: menyatakan kekerasan terjadi di rumah tangga. Pembantu Pembina Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) : Kader setingkat desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah khususnya Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dalam pelaksanaan program pengendalian penduduk, keluarga berencana maupun mewujudkan ketahanan keluarga.
Banyaknya Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pembantu Pembina Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD)
Banyaknya Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pembantu Pembina Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) (2024)
Banyaknya Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pembantu Pembina Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut Kecamatan di Kabupaten Asahan .csv
Banyaknya Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pembantu Pembina Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) (2022)
Banyaknya Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pembantu Pembina Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) (2023)
Dataset ini berisi data jumlah Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak yang dibagi berdasarkan Kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Ternak : Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk ternak hobi. Populasi Ternak : Jumlah ternak yang hidup pada wilayah dan waktu tertentu, kecuali ayam ras pedaging dan ayam ras petelur. Populasi Ternak : Jumlah ternak yang hidup pada wilayah dan waktu tertentu, kecuali ayam ras pedaging dan ayam ras petelur. Jumlah ternak yang hidup pada wilayah (Kabupaten/Kota) dalam satu tahun. rumus : Jumlah total ternak pada suatu wilayah dalam satu tahun yang dihitung dalam ekor
Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak (2021)
Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak (2024)
Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak (2023)
Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak (2025)
Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak (2022)
Data Set ini berisi tentang Jumlah Apar, Hydran, Tandon, dan Mobil Alat Proteksi Kebakaran : serangkaian peralatan yang dirancang untuk mendeteksi, mengendalikan, dan memadamkan kebakaran. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko kerusakan dan melindungi keselamatan manusia saat kebakaran.
Jumlah Peralatan Proteksi Kebakaran Dalam Kondisi Baik
Jumlah Peralatan Proteksi Kebakaran Dalam Kondisi Baik (2022)
Jumlah Peralatan Proteksi Kebakaran Dalam Kondisi Baik (2024)
Jumlah Peralatan Proteksi Kebakaran Dalam Kondisi Baik (2025)
Jumlah Peralatan Proteksi Kebakaran Dalam Kondisi Baik (2023)
Dataset ini berisi data jumlah bencana alam kebakaran yang dibagi berdasarkan Kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Satpol PP dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Bencana Alam Kebakaran : suatu nyala api, baik kecil atau besar pada tempat yang tidak kita kehendaki, merugikan pada umumnya sukar dikendalikan.
Rekapitulasi Bencana Alam Kebakaran di Kabupaten Asahan
Rekapitulasi Bencana Alam Kebakaran di Kabupaten Asahan (2025)
Rekapitulasi Bencana Alam Kebakaran di Kabupaten Asahan (2022)
Rekapitulasi Bencana Alam Kebakaran di Kabupaten Asahan (2021)
Rekapitulasi Bencana Alam Kebakaran di Kabupaten Asahan (2024)
Rekapitulasi Bencana Alam Kebakaran di Kabupaten Asahan (2023)
Dataset ini berisi data Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan berdasarkan jenis penerimaan. Data ini dihasilkan oleh Badan Pendapatan Daerah serta diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Penerimaan Pajak : kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target Penerimaan Pajak Daerah : Perbandingan antara realisasi pajak daerah dengan target penerimaan pajak pada tahun tertentu. Semakin tinggi nilai persentase nya maka semakin tinggi pula nilai realisasi pajak yang diterima oleh suatu daerah maupun sebaliknya. rumus : (Realisasi Pajak Daerah / Target Pajak Daerah ) dikalikan 100 persen
Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan
Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan (2023)
Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan (2021)
Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan (2024)
Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan (2022)
Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan (2025)
Setiap tahun BPK akan melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil dari pemeriksaan tersebut berupa disimpulkan dalam bentuk opini, Ada 4 jenis opini BPK yaitu: 1. Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) 2. Wajar dengan pengecualian (qualified opinion) 3.Tidak wajar (adversed opinion) 4.Tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion). Opini BPK : Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni: 1.Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) artinya laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. 2.Wajar dengan pengecualian (qualified opinion) artinya sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian 3.Tidak wajar (adversed opinion) artinya laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. 4.Tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion) artinya tidak ada opini yang diberikan terhadap laporan keuangan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak.
Opini Badan Pemeriksaan Keuangan terhadap LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan
Opini Badan Pemeriksaan Keuangan terhadap LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan (2025)
Opini Badan Pemeriksaan Keuangan terhadap LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan (2023)
Opini Badan Pemeriksaan Keuangan terhadap LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan (2022)
Opini Badan Pemeriksaan Keuangan terhadap LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan (2024)
Dataset ini berisi data jumlah calon legislatif dan pengurus harian partai politik yang dibagi menurut partai politik . Data ini dihasilkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Calon Legislatif : calon anggota dari lembaga legislatif seperti DPR atau DPRD pada tiap provinsi dan kabupaten/ kota. Caleg merupakan individu yang menjadi perwakilan dari partai politik. Untuk menjadi caleg, harus melewati proses verifikasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh KPU Pengurus Harian Parpol : Pengurus Harian Partai politik (parpol) adalah suatu organisasi nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang mempunyai kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
Jumlah Calon Legislatif dan Pengurus Harian Partai PolItik Menurut Jenis Kelamin dan Partai PolItik
Jumlah Calon Legislatif dan Pengurus Harian Partai PolItik Menurut Jenis Kelamin dan Partai PolItik (2024)
Jumlah Calon Legislatif dan Pengurus Harian Partai PolItik Menurut Jenis Kelamin dan Partai PolItik (2021)
Jumlah Calon Legislatif dan Pengurus Harian Partai PolItik Menurut Jenis Kelamin dan Partai PolItik (2025)
Jumlah Calon Legislatif dan Pengurus Harian Partai PolItik Menurut Jenis Kelamin dan Partai PolItik (2022)
Jumlah Calon Legislatif dan Pengurus Harian Partai PolItik Menurut Jenis Kelamin dan Partai PolItik (2023)
Dataset ini berisi panjang dan jumlah daerah irigasi teknis yang direhabilitasi. Data ini dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan diupdate setiap 1 (Satu) tahun sekali. Jaringan irigasi teknis yang direhabilitasi : Jaringan Irigasi Teknis yang direhabilitasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
Luas Jaringan Daerah Irigasi Teknis yang direhabilitasi
Luas Jaringan Daerah Irigasi Teknis yang direhabilitasi (2024)
Luas Jaringan Daerah Irigasi Teknis yang Direhabilitasi (2025)
Luas Jaringan Daerah Irigasi Teknis yang direhabilitasi (2023)
Luas Jaringan Daerah Irigasi Teknis yang direhabilitasi (2022)
Dataset ini berisi data jumlah peserta KB aktif menurut jenis (IUD,MOP,MOW,kondom,implant,suntik,pil) yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Alat Kontrasepsi : Cara mencegah kehamilan dengan menggunakan alat/obat pencegah kehamilan seperti spiral, kondom, pil anti hamil, dll atau dengan metode alami yang dipercaya dapat mencegah kehamilan seperti pantang berkala, senggama terputus, metode menyusui alami, dan lainnya.
Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Jenis (2023)
Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Jenis (2024)
Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Jenis (2022)
Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Jenis (2021)
Jumlah Peserta KB Aktif Menurut Jenis (2025)
Dataset ini berisi jumlah kebutuhan ber kb yg tidak terpenuhi unmet need yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan diupdate setiap 1 (satu) tahun sekali. Ingin Anak Tunda (IAT) : PUS (Pasangan Usia Subur) yang baru memiliki anak pertama yang harus mengatur jarak kelahirannya minimal 4-5 tahun. Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL) : PUS yang sudah memiliki dua anak tetapi belum mengikuti KB. Unmet Need : Meliputi (1) perempuan yang tidak sedang hamil atau tidak sedang amenore postpartum, dalam keadaan subur, dan ingin menunda kehamilan dalam waktu 2 tahun yang akan datang atau tidak ingin anak lagi, tetapi tidak menggunakan alat/cara KB; (2) sedang hamil tetapi kehamilannya tidak tepat waktu atau tidak diinginkan; atau (3) sedang amenore postpartum tetapi kehamilannya yang terjadi dalam 2 tahun terakhir tidak tepat waktu atau tidak diinginkan. Pasangan Usia Subur : Wanita berstatus kawin dan berusia 15-49 tahun, wanita berstatus kawin yang berusia kurang dari 15 tahun dan sudah haid, dan wanita berstatus kawin yang berusia lebih dari 50 tahun dan masih haid. Persentase Unmet Need Terhadap Pasangan Usia Subur : adalah perbandingan antara jumlah KB yang tidak terpenuhi terhadap jumlah Pasangan Usia Subur. Semakin tinggi persentase Unmeet Need, maka semakin banyak jumlah PUS yang kebutuhan ber-KB nya yang tidak terpenuhi . rumus : Persentase = (jumlah Unmeet Need / Jumlah PUS) dikalikan 100
Jumlah kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)
Jumlah kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need).csv
Jumlah kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (2023)
Jumlah kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (2022)
Jumlah kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (2024)
Dataset ini berisi data Jumlah KPM yang di Rujuk untuk Mendapatkan Pendampingan Usaha dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. KPM Yang Dirujuk Untuk Mendapatkan Pendampingan Usaha : KPM Yang Dirujuk Untuk Mendapatkan Pendampingan Usaha Pengembangan ekonomi baik berbentuk UEP maupun KUBE untuk membantu KPM dalam memperbaiki derajat ekonominya
Jumlah KPM yang di Rujuk untuk Mendapatkan Pendampingan Usaha
Jumlah KPM yang di Rujuk untuk Mendapatkan Pendampingan Usaha Home Dataset Detail Dataset (2022)
Jumlah KPM yang di Rujuk untuk Mendapatkan Pendampingan Usaha (2025)
Jumlah KPM yang di Rujuk untuk Mendapatkan Pendampingan Usaha Home Dataset Detail Dataset (2024)
Jumlah KPM yang di Rujuk untuk Mendapatkan Pendampingan Usaha Home Dataset Detail Dataset (2023)
Dataset ini berisi data Jumlah Lembaga PUG yang Dibentuk. Data ini dihasilkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali.
Dataset ini berisi data Jumlah Korban Bencana Yang Menerima Paket Sandang yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Korban Bencana Yang Menerima Paket Sandang : Korban bencana yang menerima paket sandang baik bencana alam dan sosial bergantung dari kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana
Jumlah Korban Bencana Yang Menerima Paket Sandang
Jumlah Korban Bencana Yang Menerima Paket Sandang (2025)
Jumlah Korban Bencana Yang Menerima Paket Sandang (2023)
Jumlah Korban Bencana Yang Menerima Paket Sandang (2024)
Jumlah Korban Bencana Yang Menerima Paket Sandang (2022)
Dataset ini berisi data Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Raudhatul Atfhal (RA) di bawah Kementerian Agama yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali.
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Raudhatul Atfhal (RA) di bawah Kementerian Agama
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Raudhatul Atfhal (RA) di bawah Kementerian Agama (2021)
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Raudhatul Athfal (RA) dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Raudhatul Atfhal (RA) di bawah Kementerian Agama (2023)
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Raudhatul Atfhal (RA) di bawah Kementerian Agama (2024)
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Raudhatul Atfhal (RA) di bawah Kementerian Agama (2022)
Dataset ini berisi data jumlah IPLT dengan status implementasinya. Data ini dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan di update setiap 1 (Satu) tahun sekali. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja : Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub - sistem pengolahan setempat. Implementasi : Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi.
Jumlah Intalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Status Implementasi
Jumlah Intalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Status Implementasi (2023)
Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Status Implementasi (2025)
Jumlah Intalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Status Implementasi (2024)
Jumlah Intalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan Status Implementasi (2022)
Dataset ini berisi daata jumlah semua pemasukan ternak dan hasil ternak yang berasal dan luar wilayah administrasi yang bersangkutan, baik dimasukkan untuk perdagangan antar negara (impor) maupun antar provinsi dan kabupaten/kota. Data ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan danKesehatan Hewan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali.
Jumlah Pemasukan Ternak dan Hasil Ternak
Jumlah Pemasukan Ternak dan Hasil Ternak (2024)
Jumlah Pemasukan Ternak dan Hasil Ternak (2023)
Jumlah Pemasukan Ternak dan Hasil Ternak (2025)
Dataset ini berisi Data Jumlah Perda dan Perkada Yang Ditegakkan. Data ini dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Perda dan Perkada : Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
Jumlah Perda dan Perkada Yang Ditegakkan
Jumlah Perda dan Perkada Yang Ditegakkan (2024)
Jumlah Perda dan Perkada Yang Ditegakkan (2023)
Jumlah Perda dan Perkada Yang Ditegakkan (2025)
Dataset ini berisi data jumlah kegiatan budaya sadar bencana menurut kecamatan di Kabupaten Asahan. Data ini dihasilkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Kegiatan Budaya Sadar Bencana : Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak suatu bencana sebelum bencana terjadi , termasuk tindakan pencegahan bencana serta tindakan penanggulangan bencana.
Jumlah Kegiatan Budaya Sadar Bencana (2025)
Jumlah Kegiatan Budaya Sadar Bencana (2022)
Jumlah Kegiatan Budaya Sadar Bencana (2023)
Jumlah Kegiatan Budaya Sadar Bencana (2024)
Dataset ini berisi data jumlah Produksi Telur Menurut Jenis Unggas yang dibagi berdasarkan Kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Produksi Telur : Jumlah telur yang dihasilkan dari unggas (ayam buras, puyuh, itik, dan itik manila), tidak termasuk ayam ras petelur selama setahun, termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain. Jumlah Produksi Telur Unggas : Jumlah telur yang dihasilkan dari unggas (ayam buras, puyuh, itik, dan itik manila), tidak termasuk ayam ras petelur selama setahun, termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain. Jumlah Produksi telur adalah jumlah popolasi unggas dikali jumlah betina produktif dikali produktivitas telur. rumus : (Jumlah populasi unggas X (jumlah betina produktif / 100) x produktivitas telur
Produksi Telur Menurut Jenis Unggas (2024)
Produksi Telur Menurut Jenis Unggas (2021)
Produksi Telur Menurut Jenis Unggas (2023)
Produksi Telur Menurut Jenis Unggas (2025)
Produksi Telur Menurut Jenis Unggas (2022)
Data ini menunjukkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan Inspektorat yang dilakukan oleh BPKP. Kapabilitas APIP diukur menggunakan level 1-5. Semakin tinggi nilai Kapabilitas APIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan yang semakin baik. Data ini dihasilkan oleh Inspektorat dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah : Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.
Level Kapabilitas APIP Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan
Level Kapabilitas APIP Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan (2023)
Level Kapabilitas APIP Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan (2022)
Level Kapabilitas APIP Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Data ini menunjukkan (2025)
Level Kapabilitas APIP Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan (2024)
Dataset ini berisi persentase sampah yang terkelola di Kabupaten Asahan. Data ini bersumber dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan dan diupdate 1 (satu) tahun sekali. Persentase Sampah Terkelola : Banyaknya jumlah timbulan sampah yang dikelola sampai proses akhir dibandingkan dengan jumlah timbulan yang diproduksi secara keseluruhan. jumlah timbulan sampah yang dikelola sampai proses akhir dibanding jumlah timbulan yang diproduksi secara keseluruhan rumus : Persentase Sampah Terkelola=Jumlah Timbulan Sampah yang dikelola/jumlah timbulan yang diproduksi
Persentase Sampah Terkelola Tahun (2025)
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang Aktif Menurut Kecamatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain mengoordinasikan kelompok dasawisma Karang Taruna : Karang Taruna adalah Organisasi yang di bentuk oleh Masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya Kesejahteraan sosial bagi masyarakat Pos Pelayanan Terpadu : Pos Pelayanan Terpadu yang disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembagunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa / Kelurahan dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong royong Lembaga Adat Desa : Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakasa masyarakat desa
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang Aktif
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang Aktif (2024)
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang Aktif (2023)
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang Aktif (2022)
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang Aktif (2025)
Dataset ini berisi data jumlah Jumlah Ternak yang Dipotong Menurut Tempat Pemotongan dan Jenis yang dibagi berdasarkan Kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Ternak Yang Dipotong : Jumlah Pemotongan ternak yang dilakukan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R), Rumah Potong Hewan Babi (RPH-B), dan Rumah Potong Unggas (RPU) baik milik pemerintah maupun swasta, serta tempat pemotongan hewan selain RPH yang dilaporkan kepada dinas atau dicatat oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. Jumlah Pemotongan ternak Tercatat : Jumlah Pemotongan ternak yang dilakukan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R), Rumah Potong Hewan Babi (RPH-B), dan Rumah Potong Unggas (RPU) baik milik pemerintah maupun swasta, serta tempat pemotongan hewan selain RPH yang dilaporkan kepada dinas atau dicatat oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. Jumlah ternak yang dipotong pada suatu wilayah dalam satu tahun. rumus : Jumlah ternak yang dipotong
Jumlah Ternak yang Dipotong Menurut Tempat Pemotongan, Jenis dan Kecamatan
Jumlah Ternak yang Dipotong Menurut Tempat Pemotongan, Jenis dan Kecamatan (2025)
Jumlah Ternak yang Dipotong Menurut Tempat Pemotongan, Jenis dan Kecamatan (2023)
Jumlah Ternak yang Dipotong Menurut Tempat Pemotongan, Jenis dan Kecamatan (2022)
Jumlah Ternak yang Dipotong Menurut Tempat Pemotongan, Jenis dan Kecamatan (2024)
Dataset ini berisi data Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di bawah Kementerian Agama yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Sekolah : Salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan tertentu Guru : Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Murid : anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di bawah Kementerian Agama
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di bawah Kementerian Agama (2023)
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) dibawah Kementerian Agama
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di bawah Kementerian Agama (2022)
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di bawah Kementerian Agama (2024)
Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) di bawah Kementerian Agama (2021)
Dataset ini berisi data Jumlah Sekolah, Lokal dan Guru terhadap Jumlah Murid Raudhatul Athfal di bawah Kementerian Agama yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali.
Rasio Jumlah Sekolah, Lokal dan Guru terhadap Jumlah Murid Raudhatul Athfal dibawah Kementerian Agama
Rasio Jumlah Sekolah, Lokal dan Guru terhadap Jumlah Murid Raudhatul Athfal (RA)
Dataset ini berisi data jumlah hewan kurban yang dibagi berdasarkan Kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Hewan Kurban : hewan yang disembelih dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT pada hari idul adha sampai akhir hari tasyriq.
Dataset ini berisi data Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Dibina. Data ini dihasilkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali.
Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Dibina
Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Dibina (2024)
Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Dibina (2023)
Dataset ini berisi jumlah peserta KB pasca persalinan yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan diupdate setiap 1 (satu) tahun sekali. Alat Kontrasepsi : Cara mencegah kehamilan dengan menggunakan alat/obat pencegah kehamilan seperti spiral, kondom, pil anti hamil, dll atau dengan metode alami yang dipercaya dapat mencegah kehamilan seperti pantang berkala, senggama terputus, metode menyusui alami, dan lainnya.
Jumlah Peserta KB Pasca Persalinan (2024)
Jumlah Peserta KB Pasca Persalinan (2025)
Jumlah Peserta KB Pasca Persalinan (2022)
Jumlah Peserta KB Pasca Persalinan (2023)
Dataset ini berisi data jumlah akseptor KB baru menurut jenis (IUD,MOP,MOW,kondom,implant,suntik,pil) yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Alat Kontrasepsi : Cara mencegah kehamilan dengan menggunakan alat/obat pencegah kehamilan seperti spiral, kondom, pil anti hamil, dll atau dengan metode alami yang dipercaya dapat mencegah kehamilan seperti pantang berkala, senggama terputus, metode menyusui alami, dan lainnya.
Jumlah Akseptor KB Baru Menurut Jenis dan Kecamatan
Jumlah Akseptor KB Baru Menurut Jenis dan Kecamatan (2024)
Jumlah Akseptor KB Baru Menurut Jenis dan Kecamatan (2023)
Jumlah Akseptor KB Baru Menurut Jenis dan Kecamatan (2021)
Jumlah Akseptor KB Baru Menurut Jenis dan Kecamatan.csv
Jumlah Akseptor KB Baru Menurut Jenis dan Kecamatan (2022)
Dataset ini menjelaskan tentang Rasio Jumlah Sekolah, Lokal dan Guru terhadap Jumlah Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) dibawah Kementerian Agama. Dataset ini diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan dan diupdate selama 1(satu) tahun sekali.
Rasio Jumlah Sekolah, Lokal dan Guru terhadap Jumlah Murid Madrasah Ibtidaiyah (MI) dibawah Kementerian Agama
Data Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas Tahun 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat : Tim Terpadu Organisasi kemasyarakatan atau bisa disebut dengan ormas merupakan organisasi yang didirikan oleh masyarakat untuk berperan aktif dalam mendorong perwujudan cita-cita dan tujuan bangsa. Adanya keberadaan organisasi kemasyarakatan muncul seiring dengan timbulnya organisasi masyarakat sipil (civil society).
Data Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas
Data Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas (2024)
Data Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas (2023)
Data Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas (2025)
Data Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas (2022)
Dataset ini berisi data Jumlah Koleksi Buku Dipinjam Menurut Ruang yang dibagi berdasarkan ruang layanan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali.
Jumlah Koleksi Buku Dipinjam Menurut Ruang di Kabupaten Asahan
Jumlah Koleksi Buku Dipinjam Menurut Ruang di Kabupaten Asahan (2021)
Jumlah Koleksi Buku Dipinjam Menurut Ruang di Kabupaten Asahan (2024)
Jumlah Koleksi Buku Dipinjam Menurut Ruang di Kabupaten Asahan (2023)
Jumlah Koleksi Buku Dipinjam Menurut Ruang di Kabupaten Asahan (2022)
Dataset ini berisi data panjang jalan berdasarkan kondisi jalan yakni baik, sedang, rusak, rusak ringan dan rusak berat. Data ini dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Jalan : Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan (2023)
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan (2025)
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan (2021)
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan (2022)
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan (2024)
Jumlah Mobil Damkar dan Alat Pemadam Api Ringan. Sarana dan Prasarana : Pengertian sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan. Pengertian prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.
Jumlah Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Kondisi Membahayakan
Jumlah Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Kondisi Membahayakan (2024)
Jumlah Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Kondisi Membahayakan (2025)
Jumlah Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Kondisi Membahayakan (2023)
Jumlah Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Kondisi Membahayakan (2022)
Data ini berisi jumlah tenaga fungsional pengawasan di Inspektorat Kabupaten Asahan yang mempunyai sertifikat khusus bidang audit. Tenaga fungsional pengawasan yang ada di Inspektorat terdiri dari auditor dan PPUPD. Data ini dihasilkan oleh Inspektorat dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Tenaga Fungsional Pengawasan : Merupakan ASN Inspektorat yang mempunyai tuposi melakukan pembinaan dan pengawasan.Terdapat 2 jenis tenaga fungsional pengawasan di Inspektorat yaitu: 1.Jabatan Fungsional Auditor 2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Tenaga Fungsional Yang Memiliki Sertifikat Khusus Bidang Audit : ASN Inspektorat yang sudah lulus uji kompetensi untuk jabatan fungsional PPUPD yang dilaksanakan Pusbindiklat Kemendagri dan diklat pembentukan serta ujian sertifikasi untuk auditor yang diselenggarakan Pusbindiklat BPKP. Tenaga Fungsional Yang Memiliki Sertifikat Khusus Bidang Audit : Audit merupakan sebuah proses pengumpulan serta pemeriksaan bukti mengenai informasi guna menentukan dan membuat laporan terkait tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Laporan yang baik dan bagus adalah laporan yang telah diaudit. Audit dilakukan dengan standar audit yang ada. Tenaga fungsional yang melakukan kegiatan audit disebut auditor. Untuk dapat diangkat menjadi auditor haruslah mengikuti diklat pembentukan dan lulus ujian sertifikasi auditor. Semakin banyak auditor yang memiliki sertifikat audit akan semakin meningkatkan kualitas dan profesionalitas tenaga auditor sehingga laporan hasil audit yang dihasilkan lebih berkualitas. rumus : Jumlah fungsional auditor yang memiliki sertifikat audit dibagi dengan jumlah tenaga fungsional pengawasan di Inspektorat dikali 100%
Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikasi Keahlian Khusus Bidang Audit
Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikasi Keahlian Khusus Bidang Audit (2022)
Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikasi Keahlian Khusus Bidang Audit (2024)
Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikasi Keahlian Khusus Bidang Audit (2025)
Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikasi Keahlian Khusus Bidang Audit (2023)
Dataset ini berisi data panjang jalan berdasarkan jenisnya yakni hotmix, aspal, kerikil, rabat beton dan tanah. Data ini dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Jalan : Jalan meliputi badan jalan, trotoar, drainase dan seluruh perlengkapan jalan yang terkait, seperti rambu lalu lintas, lampu penerangan, marka jalan, median, dan lain-lain.
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan (2024)
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan (2021)
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan (2023)
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan (2022)
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan (2025)
Dataset ini menjelaskan tentang Jumlah Lokal dan Rombongan Belajar (Rombel) Raudhatul Athfal dibawah Kementerian Agama disetiap kecamatan di Kabupaten Asahan. Dataset ini diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1(satu) tahun sekali.
Jumlah Lokal dan Rombongan Belajar (Rombel) Raudhatul Athfal dibawah Kementerian Agama
Jumlah Lokal dan Rombongan Belajar (Rombel) Raudhatul Athfal di Bawah Kementerian Agama
Dataset ini berisi data rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk. Data ini dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Polisi Pamong Praja : Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara Ketentraman dan Ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Penduduk : Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk : Perbandingan antara jumlah polisi pamong praja dengan jumlah penduduk di suatu daerah. Semakin besar nilai rasio nya maka semakin banyak jumlah polisi pamong praja nya dan sebaliknya. rumus : (Jumlah Polisi Pamong Praja x 10000) / Jumlah Penduduk
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Asahan
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Asahan (2025)
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Asahan (2024)
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Asahan (2023)
Dataset ini berisi jumlah PUS (wanita kawin) yang hamil yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan diupdate setiap 1 (satu) tahun sekali. Pasangan Usia Subur : Wanita berstatus kawin dan berusia 15-49 tahun, wanita berstatus kawin yang berusia kurang dari 15 tahun dan sudah haid, dan wanita berstatus kawin yang berusia lebih dari 50 tahun dan masih haid.
Jumlah PUS (wanita kawin) yang hamil Menurut Kecamatan
Jumlah PUS (wanita kawin) yang hamil Menurut Kecamatan (2023)
Jumlah PUS (wanita kawin) yang hamil Menurut Kecamatan (2025)
Jumlah PUS (wanita kawin) yang hamil Menurut Kecamatan (2024)
Jumlah PUS (wanita kawin) yang hamil Menurut Kecamatan (2022)
Dataset ini berisi data angka partisipasi kasar Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Asahan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Pendidikan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD : Rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/Sederajat : Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. - Untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. - Sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. rumus : (Jumlah penduduk yang sedang bersekolah di tingkat SD dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun) dikalikan 100% Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP : Rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat : Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Sejak tahun2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. - Untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. - Sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya. rumus : (Jumlah penduduk yang sedang bersekolah di tingkat SMP dibagi dengan jumlah penduduk usia 13 -15 tahun) dikalikan 100%
Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Asahan
Jumlah Produk Hukum Daerah Kabupaten Asahan
Dataset ini berisi data jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak menurut kelompok umur (anak 0<18 tahun, remaja 18>25, dewasa 25th keatas) yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Kelompok Umur : kelompok umur dibedakan menjadi tiga (3), yaitu: (1) umur 0 – 14 tahun yaitu usia muda/ belum produktif; (2) umur 15 – 64 tahun yaitu usia dewasa/ usia produktif/ usia kerja; dan (3) umur 65 tahun ke atas yaitu usia tua/ tidak produktif.
Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur
Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur (2021)
Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur (2024)
Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur (2023)
Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Menurut Kelompok Umur (2022)
Dataset ini berisi data jumlah Produksi Daging Menurut Jenis Ternak yang dibagi berdasarkan Kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Produksi Daging : Jumlah Produksi daging murni ditambah dengan bagian yang dapat dimakan (edible portion) selama waktu tertentu di suatu wilayah. Bagian yang dapat dimakan (edible portion) adalah organ-organ dan bagian selain karkas yang dapat dikonsumsi, meliputi jeroan (edible offal) dan daging variasi (fancy meat). Jumlah Produksi Daging (Meatyield) : Jumlah Produksi daging murni ditambah dengan bagian yang dapat dimakan (edible portion) selama waktu tertentu di suatu wilayah. Bagian yang dapat dimakan (edible portion) adalah organ-organ dan bagian selain karkas yang dapat dikonsumsi, meliputi jeroan (edible offal) dan daging variasi (fancy meat). Jumlah Produksi Daging adalah jumlah ternak yang dipotong dikali dengan berat daging karkas (kilogram). rumus : (Jumlah ternak yang dipotong X berat karkas daging) / 1000
Produksi Daging Menurut Jenis Ternak (2024)
Produksi Daging Menurut Jenis Ternak (2025)
Produksi Daging Menurut Jenis Ternak (2022)
Produksi Daging Menurut Jenis Ternak (2021)
Produksi Daging Menurut Jenis Ternak (2023)
Dataset ini berisi data Jumlah Lembaga PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah Dan Dunia Usaha yang Dibentuk. Data ini dihasilkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali.
Jumlah Lembaga PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah Dan Dunia Usaha yang Dibentuk
Jumlah Lembaga PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah Dan Dunia Usaha yang Dibentuk (2023)
Jumlah Lembaga PHA Pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah Dan Dunia Usaha yang Dibentuk (2024)
JUMLAH LEMBAGA PHA PADA LEMBAGA PEMERINTAH NON PEMERINTAH DAN DUNIA USAHA.csv
Dataset ini berisi Data Nilai hasil penilaian mandiri evaluasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) perangkat daerah yangyang dibagi berdasarkan Unit Kerja. Data ini dihasilkan oleh Inspektorat dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) : Rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Kategori SAKIP : Hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan intergasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.Penilaian / Evaluasi ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah (tim evaluator) terhadap Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Kabupaten Asahan. Ada 7 Predikat SAKIP yaitu: 1. AA (skor>90-100) 2. A (skor .>80-90) 3. BB (skor >70-80) 4. B (skor >60-70) 5. CC (skor >50-60) 6.C (skor >40-50) 7. D (skor 0-30)
Jumlah Perangkat Daerah yang nilai rata-rata evaluasi sakip
Jumlah Perangkat Daerah yang nilai rata-rata evaluasi sakip (2022)
Jumlah Perangkat Daerah yang nilai rata-rata evaluasi sakip (2023)
Jumlah Perangkat Daerah yang nilai rata-rata evaluasi sakip (2024)
Dataset ini berisi data panjang tanggul banjir dan perkuatan tebing. Data ini dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Tanggul Banjir : Tanggul banjir adalah suatu konstruksi yang gunanya untuk melindungi warga yang tinggal di pesisir pantai atau di pinggiran sungai dari datangnya banjir dan rob (Fahlevi,2018). Secara umum, suatu tanggul berfungsi untuk mencegah banjir di dataran yang dilindungi . Perkuatan Tebing : Perkuatan tebing adalah bangunan yang berfungsi untuk mengendalikan gerusan air sungai agar tidak naik kedaratan, terutama menahan tanah agar tidak terjadi longsor.
Panjang Tanggul Banjir dan Perkuatan Tebing
Panjang Tanggul Banjir dan Perkuatan Tebing (2023)
Panjang Tanggul Banjir dan Perkuatan Tebing (2022)
Panjang Tanggul Banjir dan Perkuatan Tebing (2024)
Panjang Tanggul Banjir dan Perkuatan Tebing (2021)
Panjang Tanggul Banjir dan Perkuatan Tebing (2025)
Jumlah Relawan Kebakaran Dibawah Binaan Dinas Damkar atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran. Relawan Pemadam Kebakaran : Relawan Pemadam kebakaran yang selanjutnya disingkat REDKAR adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan Desa/Kelurahan.
Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran Ditingkat Desa
Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran Ditingkat Desa (2024)
Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran Ditingkat Desa (2023)
Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran Ditingkat Desa (2025)
Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran Ditingkat Desa (2022)
Dataset ini berisi data jumlah jembatan berdasarkan kondisi jembatan yakni baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat. Data ini dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan di update setiap 1 (Satu) tahun sekali. Jembatan : Jembatan dan terowongan jalan merupakan salah satu prasarana transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mempunyai fungsi sosial yang sangat penting sehingga harus dilakukan penyelenggaraan keamanan bagi pengguna jalan.
Jumlah Jembatan Berdasarkan Kondisi (2025)
Jumlah Jembatan berdasarkan Kondisi (2023)
Jumlah Jembatan berdasarkan Kondisi (2022)
Dataset ini berisi data jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Kabupaten Asahan. Data ini dihasilkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana : Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana
Jumlah Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Jumlah Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (2022)
Jumlah Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (2024)
Jumlah Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (2023)
Jumlah Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (2025)
Hasil penilaian penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah yang dilakukan oleh BPKP. Maturitas SPIP diukur menggunakan level 1-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Data ini dihasilkan oleh Inspektorat dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah : Merupakan tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan. Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal level 3
Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan
Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan (2023)
Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan (2022)
Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan (2025)
Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan (2024)
Data Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan ( FPK) di Kabupaten Asahan Tahun 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) : Pembauran kebangsaan adalah proses pelaksamaam kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidkan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis yang ada dalam kerangka NKRI.
Data Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Asahan
Data Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Asahan (2022)
Data Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Asahan (2025)
Data Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Asahan (2023)
Data Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Asahan (2024)
Dataset ini berisi data panjang jalan berdasarkan jenis jalan yakni nasional, provinsi dan kabupaten. Data ini dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Jalan : Jalan merupakan prasarana yang digunakan masyarakat untuk melintas, baik dengan menggunakan kendaraan ataupun dengan cara lainnya.
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Jalan
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Jalan (2022)
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Jalan (2025)
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Jalan (2023)
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Jalan (2021)
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Jalan (2024)
Dataset ini merupakan Kondisi Pengadaan Buku pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan. Data ini diupdate 1 tahun sekali.
Kondisi Pengadaan Buku pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan
Kondisi Pengadaan Buku pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan (2021-2023)
Kondisi Pengadaan Buku pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan (2022-2024)
Kondisi Pengadaan Buku pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Asahan (2020-2022)
Dataset ini berisi data nilai investasi PMDN (Penanam Modal Dalam Negeri)/PMA (Penanam Modal Asing) di Kabupaten Asahan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Investasi : Penananaman uang atau modal dalam suatu perusahaan/ proyek untuk memperoleh keuntungan
Nilai Investasi PMDN PMA di Kabupaten Asahan
Nilai Investasi PMDN PMA di Kabupaten Asahan (2024)
Nilai Investasi PMDN PMA di Kabupaten Asahan (2025)
Nilai Investasi PMDN PMA di Kabupaten Asahan (2021)
Nilai Investasi PMDN PMA di Kabupaten Asahan (2022)
Nilai Investasi PMDN PMA di Kabupaten Asahan (2023)
Dataset ini berisi data klasifikasi potensi kerawanan (politik,ekonomi,sosbud,kamneg,SARA,batas wilayah,SDA,Distribusi SDA) yang dibagi menurut kecamatan . Data ini dihasilkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Potensi Konflik : Perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional
Data Potensi Konflik yang Ada di Kabupaten Asahan Menurut Kecamatan
Data Potensi Konflik yang Ada di Kabupaten Asahan Menurut Kecamatan (2024)
Data Potensi Konflik yang Ada di Kabupaten Asahan Menurut Kecamatan (2021)
Data Potensi Konflik yang Ada di Kabupaten Asahan Menurut Kecamatan (2022)
Data Potensi Konflik yang Ada di Kabupaten Asahan Menurut Kecamatan (2023)
Dataset ini berisi data jumlah manajer dan karyawan koperasi menurut jenis kelamin, yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Koperasi, Perdagangan dan Industri serta diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Manajer : Manajer merencanakan, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan secara menyeluruh dari suatu perusahaan, pemerintahan, dan organisasi lainnya, atau dari unit organisasi di dalamnya, dan merumuskan dan meninjau kembali kebijakan, hukum, ketentuan dan peraturan-peraturan. Karyawan : Kepala Rumah Tangga (KRT)/Anggota Rumah Tangga (ART) yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji, berupa uang maupun barang, baik ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan.
Jumlah Manajer dan Karyawan Koperasi Menurut Jenis Kelamin
Jumlah Manajer dan Karyawan Koperasi Menurut Jenis Kelamin (2024)
Jumlah Manajer dan Karyawan Koperasi Menurut Jenis Kelamin (2023)
Jumlah Manajer dan Karyawan Koperasi Menurut Jenis Kelamin (2022)
Jumlah Manajer dan Karyawan Koperasi Menurut Jenis Kelamin (2025)
Jumlah Manajer dan Karyawan Koperasi Menurut Jenis Kelamin (2021)
Dataset ini berisi data jJumlah Perda dan Perkada Yang Masih Berlaku dan Memuat Sanksi Yang Ditegakkan. Data ini dihasilkan oleh Satpol PP dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali.
Jumlah Perda dan Perkada Yang Masih Berlaku dan Memuat Sanksi Yang Ditegakkan
Jumlah Perda dan Perkada Yang Masih Berlaku dan Memuat Sanksi Yang Ditegakkan (2025)
Jumlah Perda dan Perkada Yang Masih Berlaku dan Memuat Sanksi Yang Ditegakkan (2023)
Jumlah Perda dan Perkada Yang Masih Berlaku dan Memuat Sanksi Yang Ditegakkan (2024)
Jumlah Perda dan Perkada Yang Masih Berlaku dan Memuat Sanksi Yang Ditegakkan (2022)
Dataset ini berisi data jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan jenis pelayanan (pengaduan,kesehatan,bantuan hukum,penegakan hukum,rehabilitasi sosial,reintegrasi sosial,pemulangan,pendamping tokoh agama) yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Pelayanan Pengaduan Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak : PENANGANAN PENGADUAN adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Jenis Layanan
Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Jenis Layanan.csv
Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Jenis Layanan (2022)
Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Jenis Layanan (2024)
Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Jenis Layanan (2023)
Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Jenis Layanan (2021)
Dataset ini berisi data Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan berdasarkan jenis penerimaan. Data ini dihasilkan oleh Badan Pendapatan Daerah serta diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Penerimaan Retribusi Daerah : pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Persentase Realisasi Retribusi Daerah Terhadap Target Penerimaan Retribusi Daerah : Perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target penerimaan retribusi daerah pada tahun tertentu. Semakin tinggi nilai persentase nya maka semakin tinggi pula nilai realisasi retribusi yang diterima oleh suatu daerah maupun sebaliknya. rumus : (Realisasi Retribusi Daerah / Target Retribusi Daerah ) dikalikan 100 persen
Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan
Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan (2021)
Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan (2025)
Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan (2022)
Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan (2024)
Rekapitulasi Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan (2023)
Dataset ini berisi data Jumlah Buku Menurut Klasifikasi yang dibagi berdasarkan ruang baca. Data ini dihasilkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Catatan : JDL : Judul; Ex : Eksemplar
Jumlah Buku Menurut Klasifikasi di Kabupaten Asahan
Jumlah Buku Menurut Klasifikasi di Kabupaten Asahan (2023)
Jumlah Buku Menurut Klasifikasi di Kabupaten Asahan (2022)
Jumlah Buku Menurut Klasifikasi di Kabupaten Asahan (2024)
Jumlah Buku Menurut Klasifikasi di Kabupaten Asahan (2021)
Dataset ini berisi data jumlah kekerasan terhadap anak (laki-laki dan perempuan) dan perempuan dewasa yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Anak : Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perempuan Dewasa : Perempuan adalah istilah untuk jenis kelamin manusia yang berlawanan dengan laki-laki
Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (2024)
Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (2025)
Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (2023)
Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (2022)
Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (2021)
Dataset ini berisi data Persentase PAD Terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan. Data ini dihasilkan oleh Badan Pendapatan Daerah serta diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Persentase Realisasi PAD Terhadap Realisasi Pendapatan Daerah : Perbandingan antara Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi pendapatan daerah pada tahun tertentu. Semakin tinggi nilai persentase nya maka semakin tinggi pula nilai PAD nya suatu daerah maupun sebaliknya. rumus : (Realisasi PAD / Realisasi Pendapatan Daerah ) dikalikan 100 persen
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan (2024)
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan (2022)
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan (2025)
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan(2023)
Data Set ini berisi tentang Jumlah Unjuk Rasa , PGOT, Pekat, Penertiban, dan Patroli. Sumber data berasal dari Satpol PP Kab. Asahan. Gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan : situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
Jumlah Gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan Yang Ditangani
Jumlah Gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan Yang Ditangani (2025)
Jumlah Gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan Yang Ditangani (2023)
Jumlah Gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan Yang Ditangani (2024)
Jumlah Gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan Yang Ditangani (2022)
Dataset ini berisi data pasangan usia subur, data kampung kb, data angka harapan hidup, data keluarga berencana (peserta aktif dan peserta baru) yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Pasangan Usia Subur : Wanita berstatus kawin dan berusia 15-49 tahun, wanita berstatus kawin yang berusia kurang dari 15 tahun dan sudah haid, dan wanita berstatus kawin yang berusia lebih dari 50 tahun dan masih haid. Kampung KB : satuan wilayah setingkat desa dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat. Keluarga Berencana : Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), Kampung KB, Angka Harapan Hidup dan Keluarga KB
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), Kampung KB, Angka Harapan Hidup dan Keluarga KB (2025)
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), Kampung KB, Angka Harapan Hidup dan Keluarga KB (2023)
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), Kampung KB, Angka Harapan Hidup dan Keluarga KB (2022)
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), Kampung KB, Angka Harapan Hidup dan Keluarga KB (2021)
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS), Kampung KB, Angka Harapan Hidup dan Keluarga KB (2024)
Dataset ini menjelaskan tentang Jumlah Lokal dan Rombongan Belajar (Rombel) Madrasah Ibtidaiyah (MI) dibawah Kementerian Agama. Dataset ini diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1(satu) tahun sekali.
Jumlah Lokal dan Rombongan Belajar (Rombel) Madrasah Ibtidaiyah (MI) dibawah Kementerian Agama
Dataset ini berisi Data Persentase Anggota Satlinmas Yang Telah Ditingkatkan Kapasitasnya. Data ini dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Persentase Anggota Satlinmas Yang Telah Ditingkatkan Kapasitasnya : Perbandingan antara anggota Satlinmas yang terlatih dengan jumlah anggota Satlinmas . Semakin besar nilai persentasenya, maka semakin banyak jumlah anggota satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya dan sebaliknya. rumus : (Jumlah Anggota Satlinmas Yang Terlatih / Jumlah Anggota Satlinmas) x 100
Persentase Anggota Satlinmas Yang Telah Ditingkatkan Kapasitasnya
Persentase Anggota Satlinmas Yang Telah Ditingkatkan Kapasitasnya (2025)
Persentase Anggota Satlinmas Yang Telah Ditingkatkan Kapasitasnya (2024)
Persentase Anggota Satlinmas Yang Telah Ditingkatkan Kapasitasnya (2022)
Persentase Anggota Satlinmas Yang Telah Ditingkatkan Kapasitasnya (2023)
Dataset ini berisi data jumlah aparatur terkait kebencanaan yang memperoleh pelatihan pencegahan dan mitigasi di Kabupaten Asahan. Data ini dihasilkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Aparatur Terkait Kebencanaan Yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi dan atau Gladi Kesiapsiagaan : Perangkat, alat (negara, pemerintah), para pegawai, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari yang memperoleh serangkaian pelatihan dalam upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
Jumlah Aparatur Terkait Kebencanaan Yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi dan atau Gladi Kesiapsiagaan
Jumlah Aparatur Terkait Kebencanaan Yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi dan atau Gladi Kesiapsiagaan (2023)
Jumlah Aparatur Terkait Kebencanaan Yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi dan atau Gladi Kesiapsiagaan (2024)
Jumlah Aparatur Terkait Kebencanaan Yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi dan atau Gladi Kesiapsiagaan (2025)
Jumlah Aparatur Terkait Kebencanaan Yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi dan atau Gladi Kesiapsiagaan (2022)
Dataset ini menjelaskan tentang Jumlah Lokal dan Rombongan Belajar (Rombel) Madrasah Tsanawiyah dibawah Kementerian Agama. Dataset ini diperoleh dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan dan diupdate selama 1 (satu) Tahun sekali.
Jumlah Lokal dan Rombongan Belajar (Rombel) Madrasah Tsanawiyah dibawah Kementerian Agama
Dataset ini berisi data jumlah penerbitan izin limbah B3 di Kabupaten Asahan. Sumber data ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan. Data ini diupdate 1 (satu) tahun sekali. Izin Limbah B3 : Perizinan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS B3) adalah Perizinan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kepada perusahaan yang memiliki limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sehingga harus memiliki tempat penyimpanan sementara yang sesuai dengan teknis yang berlaku.
Data Penerbitan izin Limbah B3 Tahun (2025)
Dataset ini berisi data jumlah jaringan irigasi permukaan. Data ini dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Bangunan Utama : Bangunan utama (head works) kompleks bangunan yang direncanakan di dan sepanjang sungai atau aliran air untuk membelokkan air ke dalam jaringan saluran agar dapatdipakai untuk keperluan irigasi. Saluran Primer : Saluran Primer adalah saluran utama dari jaringan reklamasi rawa pasang surut yang berhubungan langsung dengan sungai / sumber air. Saluran Sekunder : Saluran Sekunder adalah saluran yang menghubungkan saluran primer dengan saluran sub sekunder. Daerah Irigasi : Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan Menurut Unit Pelaksana Teknis
Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan Menurut Unit Pelaksana Teknis (2023)
Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan Menurut Unit Pelaksana Teknis (2022)
Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan Menurut Unit Pelaksana Teknis (2024)
Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan Menurut Unit Pelaksana Teknis (2025)
Jumlah Jaringan Irigasi Permukaan Menurut Unit Pelaksana Teknis (2021)
Dataset ini berisi data Jumlah Kepala Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan diupdate setiap 1 (satu) tahun sekali. Kepala Desa : Kepala Desa adalah Kepala wilayah kerja yang ada di Desa sebagai Pemerintah Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa, pemberdayaan mayarakat dan kelembagaan masyarakat yang ada di Desa
Jumlah Kepala Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Menurut Kecamatan
Jumlah Kepala Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Menurut Kecamatan (2025)
Jumlah Kepala Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Menurut Kecamatan (2024)
Jumlah Kepala Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Menurut Kecamatan (2023)
Jumlah Kepala Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Menurut Kecamatan (2022)
Dinas Koperasi Perdagangan dan Perindustrian
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak