Dataset ini berisi Data Persentase Pendamping Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran. Data ini dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Pendampingan Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran : Pendampingan Pos pemadam kebakaran yang berada didaerah yang jauh dari pusat kota untuk mendapatkan layanan pemadam kebakaran ataupun penyelamatan korban kebakaran dan non kebakaran sesuai dengan respon time yang diharapkan. Bencana Alam Kebakaran : suatu nyala api, baik kecil atau besar pada tempat yang tidak kita kehendaki, merugikan pada umumnya sukar dikendalikan. Persentase Pendampingan Pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran : Perbandingan antara jumlah laporan yang masuk dengan jumlah laporan yang terlayani. Semakin besar nilai persentasenya, maka semakin banyak jumlah pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelematan kebakaran yang terlayani dan sebaliknya. rumus : (Jumlah pendampingan pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran / Jumlah bencana alam kebakaran) x 100
Persentase Pendamping Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran
Persentase Pendamping Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran (2022)
Persentase Pendamping Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran (2023)
PERSENTASE PENDAMPINGAN PEL PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN.csv
Persentase Pendamping Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran (2024)
Data ini berisikan jumlah pengaduan yang bersumber dari masyarakat/APH tentang kasus yang terjadi di setiap kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Inspektorat dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Pengaduan Masyarakat Diterima : Pengaduan masyarakat adalah laporan dari masyarakat /APH mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diterima oleh Inspektorat Pengaduan Masyarakat Selesai Ditindaklanjuti : Merupakan pengaduan masyarakat yang diajukan secara tertulis kepada Inspektorat yang memuat data: 1. nama dan alamat pihak yang melaporkan 2. nama, jabatan dan alamat lengkap pihak yang dilaporkan 3. perbuatan yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang -undangan; dan 4. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran. untuk selanjutnya tim pemeriksa dari Inspektorat akan melakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut dan melaporkan hasilnya dalam bentuk LHP.
Jumlah Pengaduan Masyarakat Menurut Kecamatan di Kabupaten Asahan
Jumlah Pengaduan Masyarakat Menurut Kecamatan di Kabupaten Asahan (2022)
Jumlah Pengaduan Masyarakat Menurut Kecamatan di Kabupaten Asahan (2023)
Jumlah Pengaduan Masyarakat Menurut Kecamatan di Kabupaten Asahan (2024)
Data ini berisi jumlah lumbung pangan masyarakat yang di bangun oleh pemerintah baik melalui dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi atau DAK Pemerintah Pusat. Lumbung Pangan : Lumbung Pangan adalah sarana untuk penyimpanan dan pengelolaan bahan pokok sebagai cadangan pangan masyarakat untuk antisipasi terjadinya kerawanan pangan, keadaan darurat dan gangguan produksi pada musim kemarau.
Dataset ini berisi data jumlah penyandang disabilitas yang melakukan pencatatan NIK dan perekaman KTP-el menurut kelompok umur dan jenis disabilitas yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Penyandang Disabilitas : Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Jumlah Penyandang Disabilitas yang Melakukan Pencatatan NIK dan Perekaman KTP Menurut Kelompok Umur dan Jenis Disabilitas
Jumlah Penyandang Disabilitas yang Melakukan Pencatatan NIK dan Perekaman KTP Menurut Kelompok Umur dan Jenis Disabilitas (2023)
Jumlah Penyandang Disabilitas yang Melakukan Pencatatan NIK dan Perekaman KTP Menurut Kelompok Umur dan Jenis Disabilitas (2025)
Jumlah Penyandang Disabilitas yang Melakukan Pencatatan NIK dan Perekaman KTP Menurut Kelompok Umur dan Jenis Disabilitas (2024)
Dataset ini berisi data Luas Lahan yang dibagi berdasarkan Kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (satu) Tahun sekali. Keramba Jaring Apung Laut : Keramba Jaring Apung (KJA) Offshore merupakan budidaya ikan dengan sentuhan teknologi tinggi, modern dan berskala besar yang dilakukan di lepas pantai atau laut terbuka Tambak : Tambak adalah pematang untuk menahan air; gili-gili; tanggul; bendung; 2 kolam di tepi laut yang diberi berpematang untuk memelihara ikan (terutama ikan bandeng; udang); tebat Rumput Laut : Rumput laut adalah salah satu tumbuhan laut yang tergolong dalam makroalga benthik yang banyak hidup melekat di dasar perairan Kolam : Kolam adalah ceruk di tanah yang agak luas dan dalam berisi air (untuk memiara ikan dan sebagainya) Keramba Jaring Apung Tawar : Keramba jaring apung menjadi salah satu wadah untuk penerapan budidaya perairan dengan sistem intensif dan tersturktur. Dengan menggunakan jaring apung, pememeliharaan ikan bisa dilakukan di laut atau pun media air tawar seperti danau atau waduk, yang memiliki kedalaman lebih dibandingkan sungai atau tambak. Karamba : Keramba adalah keranjang pengangkut atau tempat ikan, bentuknya lonjong, terbuat dari anyaman bambu dengan kerangka kayu, biasanya berlapis ter supaya kedap air; Minapadi : Minapadi adalah sistem pemeliharaan ikan, biasanya tawes, dilakukan di sawah bersamaan dengan penanaman padi
Luas Lahan Budidaya Menurut Kecamatan (2023)
Luas Lahan Budidaya Menurut Kecamatan (2025)
Luas Lahan Budidaya Menurut Kecamatan (2024)
Luas Lahan Budidaya Menurut Kecamatan (2022)
Dataset ini berisi data jumlah Populasi Unggas Menurut Jenis Unggas yang dibagi berdasarkan Kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Populasi Unggas : Jenis hewan ternak peliharaan kelompok burung yang dimanfaatkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk hobi. Jenis unggas yang dipelihara adalah ayam kampung, ayam kampung pedaging, ayam kampung petelur, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik, itik pedaging, itik manila, angsa, merpati, puyuh, puyuh pedaging, kalkun, dan burung unta. Populasi unggas : Jumlah unggas yang hidup pada wilayah dan waktu tertentu. Jumlah unggas yang hidup pada wilayah (Kabupaten/Kota) dalam satu tahun . rumus : Jumlah total unggas pada suatu wilayah dalam satu tahun yang dihitung dalam ekor
Populasi Unggas Menurut Jenis Unggas (2022)
Populasi Unggas Menurut Jenis Unggas (2023)
Populasi Unggas Menurut Jenis Unggas (2024)
Populasi Unggas Menurut Jenis Unggas dan Kecamatan
Populasi Unggas Menurut Jenis Unggas (2021)
Dataset ini berisi jumlah pemanfaatan data kependudukan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Pemanfaatan Data : Aktivitas pemberian hak akses atas data kependudukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada lembaga pengguna dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.
Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan (2025)
Jumlah Pemanfaatan Data Kependudukan (2023)
Data Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Asahan Tahun 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik . Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial : Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
Data Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Asahan
Data Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Asahan (2024)
Data Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Asahan (2022)
Data Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Asahan (2023)
DATA PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Tahun 2025
DATA PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.csv
Data Organisasi Kemasyarakatan ( Ormas ) yang terdaftar dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar ( SKT ) Tahun 2022 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Asahan. Organisasi Masyarakat yang Terdaftar : Ormas yang terdaftar adalah singkatan dari organisasi massa atau organisasi masyarakat. Kehadiran ormas ini dimaksudkan untuk memenuhi sejumlah fungsi dan tujuan tertentu, maka Ormas yang terdaftar adalah sekelompok ormas yang sah dan terdaftar di Kabupaten Asahan Organisasi Masyarakat yang Memiliki SKT : Penyelenggaraan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) selama ini di atur dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam UU dimaksud (pasal 16 ayat 1,2 dan 3) pendaftaran Ormas dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT). SKT diberikan secara berjenjang sesuai lingkupnya apakah nasional, provinsi ataupun lingkup kabupaten/kota. teknis pendaftaran Ormas menjadi sebagai berikut : a. Pada prinsipnya ormas dapat terdaftar di setiap tingkat instansi pemerintah, dan dapat juga tidak terdaftar b. Bagi ormas yang tidak terdaftar tidak mendapat pelayanan dari pemerintah, tetapi pemerintah tidak dapat menetapkan ormas tersebut sebagai ormas terlarang, dan tidak dapat melarang kegiatan ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum dan melakukan pelanggaran hukum. c. Dalam hal ormas mengajukan pendaftaran, untuk mempermudah proses pendaftaran kepada ormas, pendaftaran ormas dilakukan oleh pengurus pusat atau sebutan lainnya pada Kesbangpol setempat sesuai dengan domisili sekretariat pusat atau sebutan lainnya. d. SKT yang dikeluarkan bagi pengurus pusat atau sebutan lainnya berlaku bagi seluruh struktur kepengurusan ormas.
Permohonan Data Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang terdaftar dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
Data ORMAS TERDAFTAR DAN MEMILIKI SKT Tahun 2025
Data ORMAS TERDAFTAR DAN MEMILIKI SKT.csv
Permohonan Data Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang terdaftar dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) (2022)
Permohonan Data Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang terdaftar dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) (2024)
Permohonan Data Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang terdaftar dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) (2023)
Dataset ini berisi data jumlah tenaga kesehatan yang PNS maupun Non-PNS. Data ini dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Tenaga Kesehatan : Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Yang termasuk tenaga kesehatan adalah dokter, bidan, perawat dan tenaga medis lainnya.
Jumlah Tenaga Kesehatan PNS dan Non-PNS (2023)
Jumlah Tenaga Kesehatan PNS dan Non-PNS (2024)
Dataset ini berisi data Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Usaha Milik Desa dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Data ini dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa / Kelurahan dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong royong Badan Usaha Milik Desa : BUM desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain mengoordinasikan kelompok dasawisma
Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Usaha Milik Desa dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Usaha Milik Desa dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (2023)
Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Usaha Milik Desa dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (2024)
Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Usaha Milik Desa dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (2021)
Jumlah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Usaha Milik Desa dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) (2022)
Dataset ini berisi data jumlah sumber daya penanggulangan bencana menurut jenisnya. Data ini dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Sumber Daya Penanggulangan Bencana : Suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu yang dapat digunakan dalam serangkaian kegiatan baik sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan diri dari dampak bencana.
Jumlah Sumber Daya Penanggulangan Bencana
BPBD_JLH_SUMBER_DAYA_PENANGGULANGAN_BENCANA.csv (2023)
BPBD_JLH SUMBER DAYA PENANGGULANGAN BENCANA.csv (2024)
JUMLAH SUMBER DAYA PENANGGULANGAN BENCANA
Jumlah_Sumber_Daya_Penanggulangan_Bencana.csv (2021)
BPBD_JUMLAH_SUMBER_DAYA_PENANGGULANGAN.csv (2022)
Dataset ini berisi data jumlah keluarga baru dan pertambahannya, yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Keluarga : Seseorang atau sekelompok orang yang terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK), tidak termasuk mereka yang terdaftar dalam KK tetapi tidak tinggal bersama keluarga tersebut. Jika tidak memiliki KK, konsep keluarga mengacu pada UU No. 52 Tahun 2009, yaitu unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
Jumlah Keluarga Baru dan Pertambahannya (2023)
Jumlah Keluarga Baru dan Pertambahannya (2024)
Jumlah Keluarga Baru dan Pertambahannya (2025)
Data ini bersumber dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah , berisikan temuan dan rekomendasi yang disarankan untuk ditindaklanjuti. Data ini dihasilkan oleh Inspektorat dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Temuan BPK RI : Merupakan hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK. Rekomendasi BPK RI : Merupakan saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Rekomendasi BPK RI Selesai Ditindaklanjuti : Merupakan temuan-temuan pemeriksaan yang saran/rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang diperiksa sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada entitas yang bersangkutan.
Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Asahan
Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Asahan (2022)
Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Asahan (2023)
JLH PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HSL PEMERIKSAAN BPK RI PD PEMKAB ASAHAN.csv
Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Asahan (2024)
Dataset ini berisi Data Persentase Aparatur Satpol PP Yang Telah Mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional. Data ini dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Polisi Pamong Praja : Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara Ketentraman dan Ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Aparatur Satpol PP Yang Telah Mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional : Aparatur Satpol PP yang telah mengikuti diklat Persentase Aparatur Satpol PP Yang Telah Mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional : Perbandingan aparatur Satpol PP yang mengikuti diklat dengan jumlah anggota Satpol PP. Semakin besar nilai persentasenya, maka semakin banyak jumlah aparatur Satpol PP yang mengikuti diklat dan sebaliknya. rumus : Jumlah Aparatur Satpol PP Yang Mengikuti Diklat / Jumlah Anggota Satpol PP x 100%
Persentase Aparatur Satpol PP Yang Telah Mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional
Persentase Aparatur Satpol PP Yang Telah Mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional (2023)
PERSENTASE APARATUR SATPOLPP YG TLH MENGIKUTI DIKLAT DSR TEK FGS.csv
Persentase Aparatur Satpol PP Yang Telah Mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional (2022)
Persentase Aparatur Satpol PP Yang Telah Mengikuti Diklat Dasar, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional (2024)
Dataset ini berisi Data Jumlah Pendamping Pembentukan Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Pendampingan Pembentukan Pos Pemadam Kebakaran : Pendampingan pembentukan Pos pemadam kebakaran yang berada didaerah yang jauh dari pusat kota mendapatkan layanan pemadam kebakaran ataupun penyelamatan korban kebakaran dan non kebakaran sesuai dengan respon time yang diharapkan
Jumlah Pendamping Pembentukan Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan
Jumlah Pendamping Pembentukan Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan (2023)
Jumlah Pendamping Pembentukan Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan (2022)
Jumlah Pendamping Pembentukan Pos Pemadam Kebakaran di Kecamatan (2024)
JLH PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN POS DAMKAR.csv
Dataset ini berisi tentang Jumlah Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran di Kab. Asahan. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran : Suatu upaya kegiatan petugas pemadam kebakaran melakukan evakuasi kepada masyarakat yang tertimpa musibah kebakaran ataupun mengevakuasi bahan/hewan berbahaya dan beracun
Rekapitulasi Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
Rekapitulasi Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran (2022)
Rekapitulasi Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran (2023)
Rekapitulasi Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran (2024)
REKAP PENYELAMATAN DAN EV KORBAN KEBAKARAN dan NON KBKRN.csv
Dataset ini berisi data Jumlah Swadaya, Data Jumlah Swakarya, dan Data Swasembada. Data ini dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali.
Klasifikasi Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan
Klasifikasi Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan (2022)
Klasifikasi Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan (2021)
Klasifikasi Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan (2024)
Klasifikasi Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan (2023)
Dataset ini berisi data jumlah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang terjadi di Kabupaten Asahan. Data ini dihasilkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana : Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat serta perumusan kebijakan dan usaha langkah-langkah nyata yang terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana.
Jumlah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
BPBD_JLH REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA.csv (2024)
BPBD_JLH_REHABILITASI_DAN_REKONSTRUKSI_PASCA_BENCANA1.csv (2023)
BPBD_JUMLAH_REHABILITASI_DAN_REKONSTRUKSI_PASCA_BENCANA.csv (2022)
Dataset ini berisi data jumlah Produksi Daging Unggas Menurut Jenis Unggas yang dibagi berdasarkan Kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Produksi Daging Unggas : karkas hasil pemotongan unggas di wilayah tersebut ditambah dengan edible offal (bagian yang dapat dimakan) selama waktu tertentu. Jumlah Produksi Daging Unggas : karkas hasil pemotongan unggas di wilayah tersebut ditambah dengan edible offal (bagian yang dapat dimakan) selama waktu tertentu. Jumlah Produksi Daging adalah jumlah ternak yang dipotong dikali dengan berat daging karkas (kilogram) rumus : (Jumlah ternak yang dipotong X berat karkas daging) / 1000
Produksi Daging Unggas Menurut Jenis Unggas
Produksi Daging Unggas Menurut Jenis Unggas (2022)
Produksi Daging Unggas Menurut Jenis Unggas (2023)
Produksi Daging Unggas Menurut Jenis Unggas (2021)
Produksi Daging Unggas Menurut Jenis Unggas (2024)
Produksi Daging Unggas Menurut Jenis Unggas dan Kecamatan
Dataset ini berisi data jumlah kepemilikan akta kelahiran, yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Penduduk : Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Belum Memiliki Akta Kelahiran : Setiap orang yang belum dicatatkan kelahirannya dalam Register Akta Kelahiran dan belum diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sudah memiliki Akta Kelahiran : Setiap orang yang telah dicatatkan kelahirannya dalam Register Akta Kelahiran serta diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Terhadap Jumlah Penduduk : Adalah perbandingan jumlah kepemilikan akta kelahiran dengan jumlah penduduk seluruhnya. Semakin tinggi persentase nya, maka semakin banyak jumlah kepemilikan akta kelahiran dalam suatu daerah. rumus : Persentase = (jumlah kepemilikan akta kelahiran / jumlah penduduk seluruhnya) dikalikan 100
Dataset ini berisi data jumlah dampak bencana yang terjadi di Kabupaten Asahan. Data ini dihasilkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Dampak Bencana : Akibat yang timbul dari kejadian bencana dapat berupa korban jiwa, luka, pengungsian, kerusakan pada infrastruktur/aset, lingkungan ekosistem, harta benda, gangguan pada stabilitas sosial-ekonomi.
Jumlah Dampak Bencana yang terjadi di Kabupaten Asahan
BPBD_JLH_DAMPAK_BENCANA_YG_TERJADI.csv (2023)
Jumlah_Dampak_Bencana_yang_terjadi_di_Kabupaten_Asahan.csv (2021)
BPBD_JLH DAMPAK BENCANA YG TERJADI.csv (2024)
Jumlah Pembinaan Ormas Aktif Tahun 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Pembinaan Ormas Aktif : Organisasi kemasyarakatan (disingkat ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk melakukan perbaikan yang diinginkan terhadap kesehatan sosial, kesejahteraan, pendidikan dan fungsi komunitas secara keseluruhan. Jumlah Ormas yang aktif berarti Ormas yang terdaftar dan memiliki dasar hukum kuat serta sah sesuai dengan peraturan perundang undangan, serta berdiri secara resmi Ormas Aktif Yang Dibina : Definisi pembinaan ormas adalah proses sistematis yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk memberikan bimbingan, pelatihan, pengawasan, serta dukungan teknis kepada ormas guna memastikan keberlanjutan, kepatuhan hukum, dan pencapaian tujuan sosial yang mereka tetapkan dalam menyelenggarakan kegiatan sosial atau pelayanan masyarakat. Konsep pembinaan organisasi masyarakat (ormas) melibatkan upaya yang ditujukan untuk membimbing, mengawasi, dan mendukung perkembangan ormas agar dapat beroperasi dengan efektif, mematuhi peraturan yang berlaku, dan mencapai tujuan sosialnya.
Dataset ini berisi tentang Tingkat Pengendalian Target Capaian Pembangunan Daerah Kabupaten Asahan. Sumber data ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Asahan dan data ini diupdate 1 (satu) tahun sekali. Persentase Capaian Pembangunan Daerah : Realisasi indikator kinerja pembangunan daerah dibagi dengan target kalikan 100 Persen. Semakin tinggi persentase capaian kinerja pembangunan daerah maka capaian pembangunan daerah semakin baik. rumus : Persentase Capaian Pembangunan Daerah = Realisasi Capaian Pembangunan Daerah / Target Capaian Pembangunan Daerah dikalikan 100%
Tingkat Pengendalian Target Capaian Pembangunan Daerah
BAPPEDA_TINGKAT PENGENDALIAN TARGET CAPAIAN PEMB DAERAH (1).csv
TINGK PENGENDALIAN TARGET CAPAIAN PEMB DAERAH TH 2025.csv
BAPPEDA_TINGKAT PENGENDALIAN TARGET CAPAIAN PEMB DAERAH.csv
Data Set ini berisi tentang Jumlah Pol PP yang memiliki kualitas sebagai PPNS. Polisi Pamong Praja yang Memiliki Kualitas Sebagai PPNS : Anggota Satpol PP yang mengikuti Diklat PPNS
Jumlah Polisi Pamong Praja yang Memiliki Kualitas Sebagai PPNS
Jumlah Polisi Pamong Praja yang Memiliki Kualitas Sabagai PPNS (2024)
Jumlah Polisi Pamong Praja yang Memiliki Kualitas Sabagai PPNS (2022)
JLH POL PAMONG PRAJA MMLK KUALITAS SBG PPNS.csv
SATPOLPP_JLH POL PP YG MEMILIKI KUALITAS PPNS.csv
Dataset ini berisi data jumlah penyandang disabilitas yang melakukan pencatatan NIK dan perekaman KTP-el menurut jenis kelamin yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Penyandang Disabilitas : Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Jumlah Penyandang Disabilitas yang Melakukan Pencatatan NIK dan Perekaman KTP-el Menurut Jenis Kelamin
Jumlah Penyandang Disabilitas yang Melakukan Pencatatan NIK dan Perekaman KTP-el Menurut Jenis Kelamin (2022)
Jumlah Penyandang Disabilitas yang Melakukan Pencatatan NIK dan Perekaman KTP-el Menurut Jenis Kelamin (2025)
Jumlah Penyandang Disabilitas yang Melakukan Pencatatan NIK dan Perekaman KTP-el Menurut Jenis Kelamin (2024)
Jumlah Penyandang Disabilitas yang Melakukan Pencatatan NIK dan Perekaman KTP-el Menurut Jenis Kelamin (2023)
Dataset ini berisi data jumlah penduduk lansia menurut pendidikan terakhir, yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali.
Jumlah Penduduk Lansia Menurut Pendidikan Akhir
Jumlah Penduduk Lansia Menurut Pendidikan Akhir (2024)
Jumlah Penduduk Lansia Menurut Pendidikan Akhir (2023)
Jumlah Penduduk Lansia Menurut Pendidikan Akhir (2025)
Nilai hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Asahan yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setiap tahun. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) : Rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Predikat : Hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan intergasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.Penilaian / Evaluasi ini dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Asahan. Ada 7 Predikat SAKIP yaitu: 1. AA (skor>90-100) 2. A (skor .>80-90) 3. BB (skor >70-80) 4. B (skor >60-70) 5. CC (skor >50-60) 6.C (skor >40-50) 7. D (skor 0-30) Interpretasi : 1. Predikat AA ( sangat memuaskan) artinya elah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu. 2. Predikat A (Memuaskan) artinya Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator. 3.Predikat BB (Sangat baik) artinya Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampaike level eselon 3/koordinator. 4. Predikat B (Baik) artinya Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja. 5. Predikat CC (Cukup memadai) artinya Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja. 6.Predikat C (Kurang) artinya Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat. 7. Predikat D (Sangat kurang) artinya Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.
Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Asahan
NILAI EVALUASI SAKIP KAB ASAHAN TH 2022 SD 2025.csv
Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Asahan (2024)
Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Asahan (2023)
Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Asahan (2022)
Dataset ini berisi data jumlah pelatihan kesiapsiagaan dan kedaruratan bencana menurut kecamatan Tahun di Kabupaten Asahan. Data ini dihasilkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Pelatihan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Bencana : Serangkaian pelatihan yang dilakukan untuk menghadapi keadaan saat bencana terjadi yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan,pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
Jumlah Pelatihan Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Bencana
BPBD_JLH PELATIHAN KESIAPSIAGAAN DAN KEDARURATAN BENCANA.csv (2024)
BPBD_JUMLAH_PELATIHAN_KESIAPSIAGAAN_DAN_KEDARURATAN_BENCANA.csv (2022)
BPBD_JLH_PELATIHAN_KESIAPSIAGAAN_DAN_KEDARURATAN_BENCANA1.csv (2023)
JLH PELATIHAN KESIAPSIAGAAN DAN KEDARURATAN BENCANA.csv
Dataset ini berisi data jumlah kejadian/bencana yang terjadi di Kabupaten Asahan. Data ini dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Bencana : Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Jumlah Kejadian atau Bencana yang terjadi
BPBD_JLH KEJADIAN BENCANA YANG TERJADI.csv (2024)
Jumlah_Kejadian_atau_Bencana_yang_terjadi.csv (2021)
JLH KEJADIAN BENCANA YG TERJADI DI KAB ASAHAN.csv
BPBD_JLH_KEJADIAN_BENCANA_YG_TERJADI.csv (2023)
Dataset ini berisi data cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun, yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Anak Usia 0-18 Tahun : Kategori usia anak yang di mulai dari 0-18 tahun. Anak Usia 0-18 Tahun Yang Punya Akta Lahir : Anak usia 0-18 tahun yang telah dicatatkan kelahirannya dalam Register Akta Kelahiran serta diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Anak Usia 0-18 Tahun Yang Tidak Punya Akta Lahir : Anak usia 0-18 tahun yang belum dicatatkan kelahirannya dalam Register Akta Kelahiran dan belum diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Persentase Anak Usia 0-18 Tahun Yang Punya Akta Lahir Terhadap Jumlah Anak Usia 0-18 Tahun : Adalah perbandingan jumlah anak usia 0-18 tahun yang punya akta lahir dengan jumlah anak usia 0-18 tahun. Semakin tinggi persentase nya, maka semakin banyak anak usia 0-18 tahun yang punya akta lahir dalam suatu daerah. rumus : Persentase = (jumlah anak usia 0-18 tahun yang punya akta lahir / jumlah anak usia 0-18 tahun) dikalikan 100
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun (2023)
Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun (2024)
Dataset ini berisi Data Jumlah Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran Yang Ditingkatkan Kapasitasnya. Data ini dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran : jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Jumlah Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran Yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Jumlah Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran Yang Ditingkatkan Kapasitasnya (2024)
Jumlah Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran Yang Ditingkatkan Kapasitasnya (2023)
Jumlah Pejabat Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran Yang Ditingkatkan Kapasitasnya (2022)
JLH PEJABAT FUNGS DAMKAR DAN ANALIS KBKRN YG DITINGKATKAN KAPASITASNYA.csv
Dataset ini berisi data jumlah penduduk menurut agama, yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Agama : Agama/kepercayaan yang dianut oleh responden sesuai yang diakui oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai agama/kepercayaan yang merupakan dasar pencatatan dalam database Kependudukan. Jika saat pendataan terjadi perbedaan agama yang dianut dengan yang tertera di dokumen KK/KTP, maka isian yang digunakan sesuai dengan pengakuan responden.
Dataset ini berisi data jumlah Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak yang dibagi berdasarkan Kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Ternak : Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya, termasuk ternak hobi. Populasi Ternak : Jumlah ternak yang hidup pada wilayah dan waktu tertentu, kecuali ayam ras pedaging dan ayam ras petelur. Populasi Ternak : Jumlah ternak yang hidup pada wilayah dan waktu tertentu, kecuali ayam ras pedaging dan ayam ras petelur. Jumlah ternak yang hidup pada wilayah (Kabupaten/Kota) dalam satu tahun. rumus : Jumlah total ternak pada suatu wilayah dalam satu tahun yang dihitung dalam ekor
Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak (2021)
Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak (2024)
Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak (2023)
Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak (2022)
Data Set ini berisi tentang Jumlah Apar, Hydran, Tandon, dan Mobil Alat Proteksi Kebakaran : serangkaian peralatan yang dirancang untuk mendeteksi, mengendalikan, dan memadamkan kebakaran. Tujuannya adalah untuk mengurangi resiko kerusakan dan melindungi keselamatan manusia saat kebakaran.
Jumlah Peralatan Proteksi Kebakaran Dalam Kondisi Baik
Jumlah Peralatan Proteksi Kebakaran Dalam Kondisi Baik (2022)
Jumlah Peralatan Proteksi Kebakaran Dalam Kondisi Baik (2024)
JLH PERALATAN PROTEKSI KEBAKARAN DLM KOND BAIK.csv
Jumlah Peralatan Proteksi Kebakaran Dalam Kondisi Baik (2023)
Dataset ini berisi data jumlah penduduk menurut kelompok umur, yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Kelompok Umur : Rentang umur dengan batas atas dan bawah tertentu, atau sekelompok orang yang usianya berada dalam rentang ini
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (2024)
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (2023)
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (2025)
Dataset ini berisi data jumlah bencana alam kebakaran yang dibagi berdasarkan Kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Satpol PP dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Bencana Alam Kebakaran : suatu nyala api, baik kecil atau besar pada tempat yang tidak kita kehendaki, merugikan pada umumnya sukar dikendalikan.
Rekapitulasi Bencana Alam Kebakaran di Kabupaten Asahan
Rekapitulasi Bencana Alam Kebakaran di Kabupaten Asahan (2022)
Rekapitulasi Bencana Alam Kebakaran di Kabupaten Asahan (2021)
Rekapitulasi Bencana Alam Kebakaran di Kabupaten Asahan (2024)
Rekapitulasi Bencana Alam Kebakaran di Kabupaten Asahan (2023)
Dataset ini berisi data jumlah penyandang disabilitas, yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Penyandang Disabilitas : Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
Setiap tahun BPK akan melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil dari pemeriksaan tersebut berupa disimpulkan dalam bentuk opini, Ada 4 jenis opini BPK yaitu: 1. Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) 2. Wajar dengan pengecualian (qualified opinion) 3.Tidak wajar (adversed opinion) 4.Tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion). Opini BPK : Opini Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni: 1.Wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) artinya laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. 2.Wajar dengan pengecualian (qualified opinion) artinya sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian 3.Tidak wajar (adversed opinion) artinya laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. 4.Tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion) artinya tidak ada opini yang diberikan terhadap laporan keuangan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak.
Opini Badan Pemeriksaan Keuangan terhadap LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan
Opini Badan Pemeriksaan Keuangan terhadap LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan (2023)
Opini Badan Pemeriksaan Keuangan terhadap LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan (2022)
Opini Badan Pemeriksaan Keuangan terhadap LKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan (2024)
Dataset ini berisi data Jumlah Nelayan Menurut Kategori Pekerjaan yang dibagi berdasarkan Kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Nelayan : Orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan
Jumlah Nelayan Menurut Kategori Pekerjaan
Jumlah Nelayan Menurut Kategori Pekerjaan (2021)
Jumlah Nelayan Menurut Kategori Pekerjaan (2024)
Jumlah Nelayan Menurut Kategori Pekerjaan (2023)
Jumlah Nelayan Menurut Kategori Pekerjaan (2025)
Jumlah Nelayan Menurut Kategori Pekerjaan (2022)
Dataset ini berisi data Kalisifikasi Status Desa Sangat Tertinggal, Tertinggal, Berkembang, Maju dan Mandiri. Data ini dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Desa : Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia
Jumlah Desa Pengukuran dan Klasifikasi Status Desa
Jumlah Desa Pengukuran dan Klasifikasi Status Desa (2021)
Jumlah Desa Pengukuran dan Klasifikasi Status Desa (2022)
Jumlah Desa Pengukuran dan Klasifikasi Status Desa (2023)
Jumlah Desa Pengukuran dan Klasifikasi Status Desa (2024)
Dataset ini berisi data Jumlah Kelurahan/Desa dan Data Alokasi Dana Desa Kemenkeu. Data ini dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Alokasi Dana Desa Kemenkeu : Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan
Alokasi Dana Desa Kemenkeu Menurut Kecamatan dan Kelurahan/Desa
Alokasi Dana Desa Kemenkeu Menurut Kecamatan dan Kelurahan/Desa (2021)
Alokasi Dana Desa Kemenkeu Menurut Kecamatan dan Kelurahan/Desa (2023)
Alokasi Dana Desa Kemenkeu Menurut Kecamatan dan Kelurahan/Desa (2022)
Alokasi Dana Desa Kemenkeu Menurut Kecamatan dan Desa di Kabupaten Asahan Tahun 2025
Alokasi Dana Desa Kemenkeu Menurut Kecamatan dan Kelurahan/Desa (2024)
Dataset ini berisi data jumlah calon legislatif dan pengurus harian partai politik yang dibagi menurut partai politik . Data ini dihasilkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Calon Legislatif : calon anggota dari lembaga legislatif seperti DPR atau DPRD pada tiap provinsi dan kabupaten/ kota. Caleg merupakan individu yang menjadi perwakilan dari partai politik. Untuk menjadi caleg, harus melewati proses verifikasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh KPU Pengurus Harian Parpol : Pengurus Harian Partai politik (parpol) adalah suatu organisasi nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang mempunyai kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
Jumlah Calon Legislatif dan Pengurus Harian Partai PolItik Menurut Jenis Kelamin dan Partai PolItik
Jumlah Calon Legislatif dan Pengurus Harian Partai PolItik Menurut Jenis Kelamin dan Partai PolItik (2024)
Jumlah Calon Legislatif dan Pengurus Harian Partai PolItik Menurut Jenis Kelamin dan Partai PolItik (2021)
JLH CALON LEGISLATIF DAN PENG HARIAN PARPOL MNRT JK DAN PARPOL Tahun 2025
JLH CALON LEGISLATIF DAN PENG HARIAN PARPOL MNRT JK DAN PARPOL.csv
Jumlah Calon Legislatif dan Pengurus Harian Partai PolItik Menurut Jenis Kelamin dan Partai PolItik (2022)
Jumlah Calon Legislatif dan Pengurus Harian Partai PolItik Menurut Jenis Kelamin dan Partai PolItik (2023)
Kelitbangan : Kelitbangan adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintahan daerah. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan : Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti adalah hasil-hasil kelitbangan (sesuai Renja Perangkat Daerah tahun berkenaan) yg dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan. Semakin tinggi pemanfaatan hasil kelitbanagan maka inovasi yang dimanfaatkan semakin banyak, dan hasil penelitian yang dimanfaatkan semakin banyak. rumus : Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan = Jumlah Kelitbangan yang ditindaklanjuti/Jumlah Kelitbangan Dalam Renja Perangkat Daerah dikalikan 100%
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Daerah Kabupaten Asahan
PERSENTASE PEMANFAATAN HSL KELITBANGAN DAERAH KAB ASAHAN
BAPPEDA_PERSENTASE PEMANFAATAN HASIL KELITBANGAN DAERAH.csv
BAPPEDA_PERSENTASE PEMANFAATAN HASIL KELITBANGAN DAERAH (2).csv
BAPPEDA_PERSENTASE PEMANFAATAN HASIL KELITABANGAN.csv
Dataset ini berisi data jumlah penerbitan kartu identitas anak (KIA) dalam pelayanan adminduk yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Wajib KIA (Kartu Identitas Anak) : Anak berusia 0-17 tahun kurang satu hari yang diwajibkan memiliki KIA (Kartu Identitas Anak) Wajib KIA Yang Sudah Memiliki KIA (Kartu Identitas Anak) : Anak berusia 0-17 tahun kurang satu hari yang telah memiliki KIA (Kartu Identitas Anak) Wajib KIA Yang Belum Memiliki KIA (Kartu Identitas Anak) : Anak berusia 0-17 tahun kurang satu hari yang belum memiliki KIA (Kartu Identitas Anak) Persentase Jumlah Wajib KIA Yang Sudah Memiliki KIA (%) : Adalah perbandingan jumlah anak yang memiliki KIA dengan jumlah anak wajib KIA. Semakin tinggi persentase nya, maka semakin banyak jumlah anak yang sudah memiliki KIA dalam suatu daerah. rumus : Persentase = (jumlah anak memiliki KIA / jumlah anak wajib KIA) dikalikan 100 Persentase Jumlah Wajib KIA Yang Belum Memiliki KIA (%) : Adalah perbandingan jumlah anak yang belum memiliki KIA dengan jumlah anak wajib KIA . rumus : Persentase = (jumlah anak belum memiliki KIA / jumlah anak wajib KIA) dikalikan 100
Jumlah Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
Jumlah Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) (2024)
Jumlah Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) (2025)
Jumlah Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) (2023)
Dataset ini berisi data Jumlah Produksi Rumah Tangga Budi Daya Perikanan Menurut Jenis Budi Daya yang dibagi berdasarkan Kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Budidaya Perikanan : Budi Daya Ikan adalah berbagai cara pemeliharaan ikan dengan tujuan memperbanyak dan memperoleh keuntungan secara ekonomi
Jumlah Produksi Rumah Tangga Budi Daya Perikanan Menurut Jenis Budi Daya
Jumlah Produksi Rumah Tangga Budi Daya Perikanan Menurut Jenis Budi Daya (2021)
Jumlah Produksi Rumah Tangga Budi Daya Perikanan Menurut Jenis Budi Daya (2025)
Jumlah Produksi Rumah Tangga Budi Daya Perikanan Menurut Jenis Budi Daya (2023)
Jumlah Produksi Rumah Tangga Budi Daya Perikanan Menurut Jenis Budi Daya (2022)
Jumlah Produksi Rumah Tangga Budi Daya Perikanan Menurut Jenis Budi Daya (2024)
Dataset ini berisi data cakupan kepemilikian dan perekaman KTP-EL, yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Penduduk WKTP : Penduduk yang berusia 17 tahun keatas maupun penduduk yang berumur kurang dari 17 tahun tapi sudah menikah atau sudah pernah menikah Penduduk Ber KTP : Penduduk yang telah melakukan perekaman data dan dicetak KTP-elnya Perekaman KTP-EL : Proses untuk melengkapi data kependudukan yang sudah tertera dalam Kartu Keluarga dengan data biometrik yaitu foto diri, sidik jari, iris mata, dan tandatangan penduduk Cakupan Kepemilikian KTP-EL : Adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki KTP-EL dengan jumlah penduduk Wajib KTP-EL. Semakin tinggi persentase nya, maka semakin banyak jumlah penduduk yang memiliki KTP-EL dalam suatu daerah. rumus : Persentase = (jumlah penduduk memilki KTP-EL / jumlah penduduk Wajib KTP-EL) dikalikan 100
Cakupan Kepemilikan dan Perekaman KTP-EL
Cakupan Kepemilikan dan Perekaman KTP-EL (2024)
Cakupan Kepemilikan dan Perekaman KTP-EL (2025)
Cakupan Kepemilikan dan Perekaman KTP-EL (2023)
Dataset ini berisi data rasio jenis kelamin, yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Penduduk : Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) : Adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki perseratus penduduk perempuan. Semakin tinggi persentase nya, maka semakin banyak jumlah penduduk laki-laki dalam suatu daerah. rumus : Persentase = (jumlah penduduk laki-laki / jumlah penduduk perempuan) dikalikan 100
Dataset ini berisi daata jumlah semua pemasukan ternak dan hasil ternak yang berasal dan luar wilayah administrasi yang bersangkutan, baik dimasukkan untuk perdagangan antar negara (impor) maupun antar provinsi dan kabupaten/kota. Data ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan danKesehatan Hewan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali.
Jumlah Pemasukan Ternak dan Hasil Ternak
Jumlah Pemasukan Ternak dan Hasil Ternak (2024)
Jumlah Pemasukan Ternak dan Hasil Ternak (2023)
Jumlah Pemasukan Ternak dan Hasil Ternak Menurut Komoditas
Dataset ini berisi Data Jumlah Perda dan Perkada Yang Ditegakkan. Data ini dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Perda dan Perkada : Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah.
Jumlah Perda dan Perkada Yang Ditegakkan
Jumlah Perda dan Perkada Yang Ditegakkan (2024)
Jumlah Perda dan Perkada Yang Ditegakkan (2023)
Jumlah BUM Desa Maju dan Berkembang Menurut Kecamatan di Kabupaten Asahan Badan Usaha Milik Desa : BUM desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
Jumlah BUM Desa Maju dan Berkembang Menurut Kecamatan
Jumlah BUM Desa Maju dan Berkembang Menurut Kecamatan (2023)
Jumlah BUM Desa Maju dan Berkembang Menurut Kecamatan (2022)
Jumlah BUM Desa Maju dan Berkembang Menurut Kecamatan (2024)
Jumlah BUM Desa Maju dan Berkembang Menurut Kecamatan di Kabupaten Asahan Tahun 2025
Dataset ini berisi data jumlah kegiatan budaya sadar bencana menurut kecamatan di Kabupaten Asahan. Data ini dihasilkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Kegiatan Budaya Sadar Bencana : Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak suatu bencana sebelum bencana terjadi , termasuk tindakan pencegahan bencana serta tindakan penanggulangan bencana.
BPBD_JUMLAH_KEGIATAN_BUDAYA_SADAR_BENCANA.csv (2022)
BPBD_JLH_KEGIATAN_BUDAYA_SADAR_BENCANA1.csv (2023)
BPBD_JLH KEG BUDAYA SADAR BENCANA.csv (2024)
Dataset ini berisi data jumlah Produksi Telur Menurut Jenis Unggas yang dibagi berdasarkan Kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Produksi Telur : Jumlah telur yang dihasilkan dari unggas (ayam buras, puyuh, itik, dan itik manila), tidak termasuk ayam ras petelur selama setahun, termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain. Jumlah Produksi Telur Unggas : Jumlah telur yang dihasilkan dari unggas (ayam buras, puyuh, itik, dan itik manila), tidak termasuk ayam ras petelur selama setahun, termasuk yang ditetaskan, rusak, diperdagangkan, dikonsumsi, dan diberikan kepada orang lain. Jumlah Produksi telur adalah jumlah popolasi unggas dikali jumlah betina produktif dikali produktivitas telur. rumus : (Jumlah populasi unggas X (jumlah betina produktif / 100) x produktivitas telur
Produksi Telur Menurut Jenis Unggas (2024)
Produksi Telur Menurut Jenis Unggas (2021)
Produksi Telur Menurut Jenis Unggas (2023)
Produksi Telur Menurut Jenis Unggas dan Kecamatan Tahun 2025
Produksi Telur Menurut Jenis Unggas (2022)
Data ini menunjukkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pembinaan Inspektorat yang dilakukan oleh BPKP. Kapabilitas APIP diukur menggunakan level 1-5. Semakin tinggi nilai Kapabilitas APIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan yang semakin baik. Data ini dihasilkan oleh Inspektorat dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah : Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif.
Level Kapabilitas APIP Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan
Level Kapabilitas APIP Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan (2023)
Level Kapabilitas APIP Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan (2022)
LEVEL KAPABILITAS APIP INSPEKTORAT PEMDA KAB ASAHAN.csv
Level Kapabilitas APIP Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan (2024)
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang Aktif Menurut Kecamatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga : Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain mengoordinasikan kelompok dasawisma Karang Taruna : Karang Taruna adalah Organisasi yang di bentuk oleh Masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya Kesejahteraan sosial bagi masyarakat Pos Pelayanan Terpadu : Pos Pelayanan Terpadu yang disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembagunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat : Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa / Kelurahan dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong royong Lembaga Adat Desa : Lembaga Adat Desa yang selanjutnya disingkat LAD adalah Lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakasa masyarakat desa
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang Aktif
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang Aktif (2024)
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang Aktif (2023)
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD) yang Aktif (2022)
Dataset ini berisi data jumlah Jumlah Ternak yang Dipotong Menurut Tempat Pemotongan dan Jenis yang dibagi berdasarkan Kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Ternak Yang Dipotong : Jumlah Pemotongan ternak yang dilakukan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R), Rumah Potong Hewan Babi (RPH-B), dan Rumah Potong Unggas (RPU) baik milik pemerintah maupun swasta, serta tempat pemotongan hewan selain RPH yang dilaporkan kepada dinas atau dicatat oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. Jumlah Pemotongan ternak Tercatat : Jumlah Pemotongan ternak yang dilakukan di Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R), Rumah Potong Hewan Babi (RPH-B), dan Rumah Potong Unggas (RPU) baik milik pemerintah maupun swasta, serta tempat pemotongan hewan selain RPH yang dilaporkan kepada dinas atau dicatat oleh dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat. Jumlah ternak yang dipotong pada suatu wilayah dalam satu tahun. rumus : Jumlah ternak yang dipotong
Jumlah Ternak yang Dipotong Menurut Tempat Pemotongan, Jenis dan Kecamatan
Jumlah Ternak yang dipotong Menurut tempat Pemotongan
Jumlah Ternak yang Dipotong Menurut Tempat Pemotongan, Jenis dan Kecamatan (2023)
Jumlah Ternak yang Dipotong Menurut Tempat Pemotongan, Jenis dan Kecamatan (2022)
Jumlah Ternak yang Dipotong Menurut Tempat Pemotongan, Jenis dan Kecamatan (2024)
Dataset ini berisi data jumlah hewan kurban yang dibagi berdasarkan Kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Hewan Kurban : hewan yang disembelih dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT pada hari idul adha sampai akhir hari tasyriq.
Dataset ini berisi data rasio ketergantungan (dependency ratio), yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Usia Muda : Kategori usia 0 – 14 tahun yaitu usia muda/ belum produktif Usia Produktif : Kategori usia 15 – 64 tahun yaitu usia dewasa/ usia produktif/usia kerja Usia Tua : Kategori usia 65 tahun ke atas yaitu usia tua/tidak produktif Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) : Adalah perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan penduduk diatas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 – 64 tahun). Semakin tinggi persentase nya, maka semakin banyak penduduk usia non produktif dalam suatu daerah. rumus : Persentase = ((jumlah penduduk usia muda + jumlah penduduk usia tua) / jumlah penduduk usia produktif) dikalikan 100
Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) (2024)
Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) (2025)
Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) (2023)
Data Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas Tahun 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat : Tim Terpadu Organisasi kemasyarakatan atau bisa disebut dengan ormas merupakan organisasi yang didirikan oleh masyarakat untuk berperan aktif dalam mendorong perwujudan cita-cita dan tujuan bangsa. Adanya keberadaan organisasi kemasyarakatan muncul seiring dengan timbulnya organisasi masyarakat sipil (civil society).
Data Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas
Data Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas (2024)
Data Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas (2023)
Data Pembentukan Tim Terpadu Peng Ormas Tahun 2025
Data Pembentukan Tim Terpadu Peng Ormas.csv
Data Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas (2022)
Dataset ini berisi data angka ketersediaan jagung yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Produksi Jagung : Jagung merupakan salah satu komoditas utama tanaman pangan yang mempunyai peranan strategis dalam pembangunan pertanian dan perekonomian Indonesia, mengingat komoditas ini mempunyai fungsi multiguna, baik untuk konsumsi langsung maupun sebagai bahan baku utama industri pakan. Kebutuhan Konsumsi Jagung : Kebutuhan konsumsi jagung untuk bahan pangan pokok, bahan baku pakan serta bahan baku industri olahan terus meningkat. Oleh karena itu, volume impor jagung terus meningkat mengingat harga jagung di pasar dunia relatif lebih murah dibanding harga jagung lokal serta kualitas produk lebih terjamin. Surplus/Defisit Kebutuhan Konsumsi Jagung Terhadap Produksi Jagung : surplus/defisit merupakan selisih antara produksi jagung dan konsumsi jagung. apabila jumlah produksi jagung lebih besar dari jumlah kebutuhan konsumsi jagung maka wilayah dikatakan surplus jagung, apabila jumlah kebutuhan konsumsi jagung lebih besar dari jumlah produksi jagung maka wilayah dikatakan defisit jagung. rumus : jumlah produksi jagung - jumlah kebutuhan konsumsi jagung
Jumlah Mobil Damkar dan Alat Pemadam Api Ringan. Sarana dan Prasarana : Pengertian sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan. Pengertian prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.
Jumlah Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Kondisi Membahayakan
Jumlah Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Kondisi Membahayakan (2024)
JLH SARPRAS PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KOND MEMBAHAYAKAN.csv
Jumlah Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Kondisi Membahayakan (2023)
Jumlah Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Kondisi Membahayakan (2022)
Dataset ini berisi daftar nama OPD yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan skala kabupaten untuk pelayanan publik dalam rangka pembangunan desa dan penataan kabupaten berbasis NIK. Data ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Perjanjian Kerjasama : Kesepakatan yang mengatur kerja sama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan instansi lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat.
Jumlah OPD Kabupaten Asahan dan Lembaga Pengguna yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
Jumlah OPD Kabupaten Asahan dan Lembaga Pengguna yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan (2025)
Jumlah OPD Kabupaten Asahan dan Lembaga Pengguna yang Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan (2023)
Dataset ini berisi jumlah balita yang berat badanya menurun seiring waktu hingga total berat badannnya jauh di bawah kurva pertumbuhan normal. Data ini dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Kesehatan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Balita Yang Diukur : Jumlah balita yang dilakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan Balita Menderita Wasting : Balita yang memiliki indeks pada ambang batas {Zscore} kurang dari -2 standar deviasi. Balita ini memiliki berat badan rendah dibandingkan dengan tinggi badannya atau lingkar lengan atas (LILA) kecil. Biasanya terjadi ketika asupan diet anak tidak memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dan anak sering menderita penyakit infeksi Persentase Balita Menderita Wasting : Persentase balita yang kondisi berat badannya kurang dibanding tinggi badannya sehingga anak terlihat sangat kurus. Semakin tinggi persentase, semakin banyak balita yang menderita gizi kurang/sangat kurus rumus : (Jumlah balita yang menderita wasting / Jumlah seluruh balita yang diukur pada periode dan wiilayah yang sama) x 100 %
Jumlah Balita yang Mengalami Wasting (2023)
Jumlah Balita yang Mengalami Wasting (2024)
Dataset ini berisi data cakupan kepemilikan akta kawin, yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Penduduk Status Kawin : Penduduk yang telah memiliki pasangan, tidak hanya bagi mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan sebagainya) Penduduk Memiliki Akta Kawin : Penduduk yang beragama Non Muslim yang pernikahannya telah tercatat dalam Register Akta Perkawinan serta diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Penduduk Tidak Memiliki Akta Kawin : Penduduk yang beragama Non Muslim yang pernikahannya belum tercatat dalam Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinannya belum diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cakupan Kepemilikan Akta Perkawinan : Adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki akta perkawinan dengan jumlah penduduk yang berstatus kawin. Semakin tinggi persentase nya, maka semakin banyak jumlah penduduk yang memiliki akta perkawinan dalam suatu daerah. rumus : Persentase = (jumlah penduduk memiliki akta perkawinan / jumlah penduduk status kawin) dikalikan 100
Dataset ini berisi data jumlah penduduk menurut pekerjaan yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Pekerjaan : Aktivitas yang dengan sengaja dilakukan manusia untuk menghidupi diri sendiri, orang lain, atau memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat luas
Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan (2024)
Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan (2023)
Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan (2025)
Data ini berisi jumlah tenaga fungsional pengawasan di Inspektorat Kabupaten Asahan yang mempunyai sertifikat khusus bidang audit. Tenaga fungsional pengawasan yang ada di Inspektorat terdiri dari auditor dan PPUPD. Data ini dihasilkan oleh Inspektorat dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Tenaga Fungsional Pengawasan : Merupakan ASN Inspektorat yang mempunyai tuposi melakukan pembinaan dan pengawasan.Terdapat 2 jenis tenaga fungsional pengawasan di Inspektorat yaitu: 1.Jabatan Fungsional Auditor 2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Tenaga Fungsional Yang Memiliki Sertifikat Khusus Bidang Audit : ASN Inspektorat yang sudah lulus uji kompetensi untuk jabatan fungsional PPUPD yang dilaksanakan Pusbindiklat Kemendagri dan diklat pembentukan serta ujian sertifikasi untuk auditor yang diselenggarakan Pusbindiklat BPKP. Tenaga Fungsional Yang Memiliki Sertifikat Khusus Bidang Audit : Audit merupakan sebuah proses pengumpulan serta pemeriksaan bukti mengenai informasi guna menentukan dan membuat laporan terkait tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Laporan yang baik dan bagus adalah laporan yang telah diaudit. Audit dilakukan dengan standar audit yang ada. Tenaga fungsional yang melakukan kegiatan audit disebut auditor. Untuk dapat diangkat menjadi auditor haruslah mengikuti diklat pembentukan dan lulus ujian sertifikasi auditor. Semakin banyak auditor yang memiliki sertifikat audit akan semakin meningkatkan kualitas dan profesionalitas tenaga auditor sehingga laporan hasil audit yang dihasilkan lebih berkualitas. rumus : Jumlah fungsional auditor yang memiliki sertifikat audit dibagi dengan jumlah tenaga fungsional pengawasan di Inspektorat dikali 100%
Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikasi Keahlian Khusus Bidang Audit
Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikasi Keahlian Khusus Bidang Audit (2022)
Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikasi Keahlian Khusus Bidang Audit (2024)
PERSENTASE TENAGA FGS PENG YG MEMILIKI SERTIFIKASI KEAHLIAN KHUSUS BDG AUDIT.csv
Persentase Tenaga Fungsional Pengawasan yang Memiliki Sertifikasi Keahlian Khusus Bidang Audit (2023)
Dataset ini berisi data rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk. Data ini dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Polisi Pamong Praja : Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara Ketentraman dan Ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Penduduk : Semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk : Perbandingan antara jumlah polisi pamong praja dengan jumlah penduduk di suatu daerah. Semakin besar nilai rasio nya maka semakin banyak jumlah polisi pamong praja nya dan sebaliknya. rumus : (Jumlah Polisi Pamong Praja x 10000) / Jumlah Penduduk
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Asahan
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Asahan (2024)
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Asahan (2023)
Dataset ini berisi tentang Tingkat Konsistensi Prioritas Perencanaan Pembangunan ke dalam APBD di Kabupaten Asahan. Sumber data ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Asahan dan data ini diupdate 1 (satu) tahun sekali. Konsistensi Prioritas Perencanaan Pembangunan ke Dalam APBD : Persentase Tingkat Konsistensi Prioritas PerencanaanPembangunan ke dalam APBD. Semakin tinggi persentase capaian tingkat konsistensi prioritas perencanaan pembangunan ke dalam APBD semakin baik. rumus : Tingkat Konsistensi Prioritas Perencanaan Pembangunan ke Dalam APBD = Jumlah Program Kegiatan Dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD) / Jumlah Program Kegiatan Dalam APBD
Tingkat Konsistensi Prioritas Perencanaan Pembangunan ke dalam APBD
BAPPEDA_TINGKAT KONSISTENSI PRIORITAS PERENCANAAN PEMB (2).csv
TINGK KONSISTENSIPRIORITAS PERENCANAA PEMB KE DLM APBD TH 2025.csv
BAPPEDA_TINGKAT KONSISTENSI PRIORITAS PERENCANAAN PEMB (1).csv
Dataset ini berisi data jumlah penduduk menurut jenis kelamin, yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Penduduk : Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (2023)
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (2024)
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (2025)
Data ini berisi tentang daerah rawan pangan yang telah tertangani atau penerima bantuan penanganan daerah rawan pangan di Kabupaten Asahan. Desa Penanganan Rawan Pangan : Penanganan rawan pangan merupakan upaya untuk menangani suatu kondisi ketidakcukupan pangan dan gizi yang dialami oleh rumah tangga di suatu tempat/desa.
Jumlah Penanganan Daerah Rawan Pangan (2022)
Jumlah Penanganan Daerah Rawan Pangan (2023)
Jumlah Penanganan Daerah Rawan Pangan (2025)
Jumlah Penanganan Daerah Rawan Pangan (2024)
Dataset ini berisi data jumlah cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang dibagi berdasarkan Kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Penduduk : Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil : Pelayanan pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Pelayanan pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana. Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Laki-Laki) : Adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki yang menerima pelayanan pendaftaran penduduk (KTP-El) dan pencatatan sipil (Akta Kelahiran) dengan jumlah penduduk laki-laki. Semakin tinggi persentase nya, maka semakin banyak jumlah penduduk laki-laki yang telah menerima pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam suatu daerah. rumus : Persentase = (jumlah penduduk laki-laki penerima layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil / jumlah penduduk laki-laki) dikalikan 100 Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (perempuan) : Adalah perbandingan jumlah penduduk perempuan yang menerima pelayanan pendaftaran penduduk (KTP-El) dan pencatatan sipil (Akta Kelahiran) dengan jumlah penduduk perempuan. Semakin tinggi persentase nya, maka semakin banyak jumlah penduduk penduduk yang telah menerima pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam suatu daerah. rumus : Persentase = (jumlah penduduk perempuan penerima layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil / jumlah penduduk perempuan) dikalikan 100
Jumlah Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Jumlah Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (2025)
Jumlah Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (2023)
Jumlah Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (2024)
Dataset ini berisi data jumlah Produksi Daging Menurut Jenis Ternak yang dibagi berdasarkan Kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Produksi Daging : Jumlah Produksi daging murni ditambah dengan bagian yang dapat dimakan (edible portion) selama waktu tertentu di suatu wilayah. Bagian yang dapat dimakan (edible portion) adalah organ-organ dan bagian selain karkas yang dapat dikonsumsi, meliputi jeroan (edible offal) dan daging variasi (fancy meat). Jumlah Produksi Daging (Meatyield) : Jumlah Produksi daging murni ditambah dengan bagian yang dapat dimakan (edible portion) selama waktu tertentu di suatu wilayah. Bagian yang dapat dimakan (edible portion) adalah organ-organ dan bagian selain karkas yang dapat dikonsumsi, meliputi jeroan (edible offal) dan daging variasi (fancy meat). Jumlah Produksi Daging adalah jumlah ternak yang dipotong dikali dengan berat daging karkas (kilogram). rumus : (Jumlah ternak yang dipotong X berat karkas daging) / 1000
Produksi Daging Menurut Jenis Ternak (2024)
Produksi Daging Menurut Jenis Ternak dan Kecamatan Tahun 2025
Produksi Daging Menurut Jenis Ternak (2022)
Produksi Daging Menurut Jenis Ternak (2021)
Produksi Daging Menurut Jenis Ternak (2023)
Dataset ini berisi data jumlah penduduk menurut golongan darah, yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Golongan Darah : Ciri khusus darah dari suatu individu karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah.
Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah (2023)
Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah (2024)
Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah (2025)
Jumlah Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan Tahun 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Masyarakat Yang Menerima Pemahaman Wawasan Kebangsaan : Wawasan kebangsaan terdiri dari dua kata, wawasan dan kebangsaan. Menurut KBBI wawasan adalah hasil mewawas; tinjauan; pandangan, konsepsi, atau cara pandang. Kebangsaan artinya ciri-ciri yang menandai golongan bangsa. Arti wawasan kebangsaan adalah cara pandang tentang ciri-ciri yang menandai golongan bangsa. Wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Wawasan kebangsaan adalah adalah cara pandang bangsa Indonesia yg telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yg serba terhubung (melalui interaksi & interrelasi di lingkungan nasional, regional, serta global.
Jumlah Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan
Jumlah Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan (2024)
Jumlah Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan (2023)
JLH MASYARAKAT YG MENERIMA PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN TAHUN 2025
JLH MASYARAKAT YG MENERIMA PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN.csv
Jumlah Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan (2022)
Dataset ini berisi Data Nilai hasil penilaian mandiri evaluasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) perangkat daerah yangyang dibagi berdasarkan Unit Kerja. Data ini dihasilkan oleh Inspektorat dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) : Rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Kategori SAKIP : Hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan intergasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.Penilaian / Evaluasi ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah (tim evaluator) terhadap Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah di Kabupaten Asahan. Ada 7 Predikat SAKIP yaitu: 1. AA (skor>90-100) 2. A (skor .>80-90) 3. BB (skor >70-80) 4. B (skor >60-70) 5. CC (skor >50-60) 6.C (skor >40-50) 7. D (skor 0-30)
Jumlah Perangkat Daerah yang nilai rata-rata evaluasi sakip
Jumlah Perangkat Daerah yang nilai rata-rata evaluasi sakip (2022)
DAFTAR PERANGKAT DAERAH YG RATA RATA NILAI SAKIP DIATAS SM DGN B.csv
Jumlah Perangkat Daerah yang nilai rata-rata evaluasi sakip (2023)
Jumlah Perangkat Daerah yang nilai rata-rata evaluasi sakip (2024)
Dataset ini berisi data Jumlah Kapal Perikanan yang dibagi berdasarkan Kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Kapal Motor : Kapal Motor adalah kapal yang dijalankan oleh motor (biasanya kapal kecil bermotor) Motor Tempel : Motor Tempel adalah motor yang dipasang menempel pada buritan perahu dan dipakai untuk menjalankannya Perahu Tanpa Motor : Perahu adalah kendaraan air (biasanya tidak bergeladak) yang lancip pada kedua ujungnya dan lebar di tengahnya Motor Tempel : Motor Tempel adalah motor yang dipasang menempel pada buritan perahu dan dipakai untuk menjalankannya Kapal Motor : Kapal Motor adalah kapal yang dijalankan oleh motor (biasanya kapal kecil bermotor)
Jumlah Kapal Perikanan Menurut Kecamatan
Jumlah Kapal Perikanan Menurut Kecamatan (2021)
Jumlah Kapal Perikanan Menurut Kecamatan (2023)
Jumlah Kapal Perikanan Menurut Kecamatan (2022)
Jumlah Kapal Perikanan Menurut Kecamatan (2024)
Jumlah Kapal Perikanan Menurut Kecamatan (2025)
Dataset ini berisi data cakupan kepemilikan akta perceraian, yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Penduduk Status Cerai : Penduduk yang telah berpisah dengan pasangan resmi suami/isteri sehingga status perkawinannya adalah cerai. Penduduk Status Cerai Mempunyai Akte Cerai : Penduduk yang telah berpisah dengan pasangan resmi suami/isteri, yang perceraiannya telah tercatat dalam Register Akta Perceraian serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraiannya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Cakupan Kepemilikian Akte Cerai : Adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki akta cerai dengan jumlah penduduk yang berstatus cerai. Semakin tinggi persentase nya, maka semakin banyak jumlah penduduk yang memiliki akta cerai dalam suatu daerah. rumus : Persentase = (jumlah penduduk memiliki akta cerai / jumlah penduduk status cerai) dikalikan 100
Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian (2025)
Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian (2023)
Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian (2024
Dataset ini berisi data jumlah penduduk menurut golongan darah dan jenis kelamin. Data ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Golongan Darah : Ciri khusus darah dari suatu individu karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah. Persentase Penduduk Terhadap Golongan Darah dan Jenis Kelamin (Laki-Laki) : Adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki yang bergolongan darah tertentu dengan jumlah penduduk seluruhnya. Semakin tinggi persentase nya, maka semakin banyak jumlah laki-laki yang bergolongan darah tertentu dalam suatu daerah. rumus : Persentase = (jumlah penduduk laki-laki yg bergolongan darah tertentu / jumlah penduduk seluruhnya) dikalikan 100 Persentase Penduduk Terhadap Golongan Darah dan Jenis Kelamin (Perempuan) : Adalah perbandingan jumlah penduduk perempuan yang bergolongan darah tertentu dengan jumlah penduduk seluruhnya. Semakin tinggi persentase nya, maka semakin banyak jumlah perempuan yang bergolongan darah tertentu dalam suatu daerah. rumus : Persentase = (jumlah penduduk perempuan yg bergolongan darah tertentu / jumlah penduduk seluruhnya) dikalikan 100 . Persentase Penduduk Terhadap Golongan Darah dan Jenis Kelamin Keseluruhan : Adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang bergolongan darah tertentu dengan jumlah penduduk seluruhnya. Semakin tinggi persentase nya, maka semakin banyak jumlah penduduk yang bergolongan darah tertentu dalam suatu daerah. rumus : Persentase = (jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yg bergolongan darah tertentu / jumlah penduduk seluruhnya) dikalikan 100
Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah dan Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah dan Jenis Kelamin (2023)
Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah dan Jenis Kelamin (2025)
Jumlah Penduduk Menurut Golongan Darah dan Jenis Kelamin (2024)
Dataset ini berisi data jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan, yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Tingkat Pendidikan : Tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan (2023)
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan (2024)
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan (2025)
Jumlah Relawan Kebakaran Dibawah Binaan Dinas Damkar atau Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran. Relawan Pemadam Kebakaran : Relawan Pemadam kebakaran yang selanjutnya disingkat REDKAR adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan Desa/Kelurahan.
Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran Ditingkat Desa
Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran Ditingkat Desa (2024)
Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran Ditingkat Desa (2023)
JLH RELAWAN PEMADAM KEBAKARAN DITINGKAT DESA.csv
Jumlah Relawan Pemadam Kebakaran Ditingkat Desa (2022)
Dataset ini berisi data jumlah penduduk usia muda, usia produktif, usia tua dan rasio ketergantungan (dependency ratio) yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Usia Muda : Kategori usia 0 – 14 tahun yaitu usia muda/ belum produktif Usia Produktif : Kategori usia 15 – 64 tahun yaitu usia dewasa/ usia produktif/usia kerja Usia Tua : Kategori usia 65 tahun ke atas yaitu usia tua/tidak produktif
Jumlah Penduduk Usia Muda, Usia Produktif, Usia Tua dan Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)
Jumlah Penduduk Usia Muda, Usia Produktif, Usia Tua dan Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) (2022)
Jumlah Penduduk Usia Muda, Usia Produktif, Usia Tua dan Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) (2025)
Dataset ini berisi data jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana di Kabupaten Asahan. Data ini dihasilkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana : Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dan menyelamatkan korban bencana
Jumlah Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
BPBD_JUMLAH_LAYANAN_PENYELAMATAN_DAN_EVAKUASI_KORBAN_BENCANA.csv (2022)
BPBD_JLH LAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA.csv (2024)
BPBD_JLH_LAYANAN_PENYELAMATAN_DAN_EVAKUASI_KORBAN_BENCANA.csv (2023)
JLH LAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA.csv
Dataset ini berisi data jumlah penduduk menurut status kawin dan kelompok umur. Data ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Golongan Umur : Rentang umur dengan batas atas dan bawah tertentu, atau sekelompok orang yang usianya berada dalam rentang ini Status Kawin : Status perkawinan dikategorikan menjadi, 1)belum kawin; 2) kawin; 3) cerai hidup; dan 4) cerai mati Persentase Penduduk Terhadap Golongan Umur dan Status Kawin (Belum Kawin) : Adalah perbandingan jumlah penduduk berstatus belum kawin dalam golongan umur tertentu dengan jumlah penduduk seluruhnya. Semakin tinggi persentase nya, maka semakin banyak jumlah penduduk berstatus belum kawin dalam golongan umur tertentu dalam suatu daerah. rumus : Persentase = (jumlah penduduk berstatus belum kawin dalam golongan umur tertentu / jumlah penduduk seluruhnya) dikalikan 100 Persentase Penduduk Terhadap Golongan Umur dan Status Kawin (Kawin) : Adalah perbandingan jumlah penduduk berstatus kawin dalam golongan umur tertentu dengan jumlah penduduk seluruhnya. Semakin tinggi persentase nya, maka semakin banyak jumlah penduduk berstatus kawin dalam golongan umur tertentu dalam suatu daerah. rumus : Persentase = (jumlah penduduk berstatus kawin dalam golongan umur tertentu / jumlah penduduk seluruhnya) dikalikan 100 Persentase Penduduk Terhadap Golongan Umur dan Status Kawin (Cerai Hidup) : Adalah perbandingan jumlah penduduk berstatus cerai hidup dalam golongan umur tertentu dengan jumlah penduduk seluruhnya. Semakin tinggi persentase nya, maka semakin banyak jumlah penduduk berstatus cerai hidup dalam golongan umur tertentu dalam suatu daerah. rumus : Persentase = (jumlah penduduk berstatus cerai hidup dalam golongan umur tertentu / jumlah penduduk seluruhnya) dikalikan 100. Persentase Penduduk Terhadap Golongan Umur dan Status Kawin (Cerai Mati) : Adalah perbandingan jumlah penduduk berstatus cerai mati dalam golongan umur tertentu dengan jumlah penduduk seluruhnya. Semakin tinggi persentase nya, maka semakin banyak jumlah penduduk berstatus cerai hidup dalam golongan umur tertentu dalam suatu daerah. rumus : Persentase = (jumlah penduduk berstatus cerai mati dalam golongan umur tertentu / jumlah penduduk seluruhnya) dikalikan 100
Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin dan Kelompok Umur
Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin dan Kelompok Umur (2024)
Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin dan Kelompok Umur (2025)
Jumlah Penduduk Menurut Status Kawin dan Kelompok Umur (2023)
Hasil penilaian penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah yang dilakukan oleh BPKP. Maturitas SPIP diukur menggunakan level 1-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Data ini dihasilkan oleh Inspektorat dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah : Merupakan tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan. Maturitas SPIP diukur menggunakan level 0-5. Semakin tinggi nilai maturitas SPIP menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas minimal level 3
Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan
Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan (2023)
Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan (2022)
LEVEL MATURITAS SPIP PEMDAKAB ASAHAN.csv
Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan (2024)
Data Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan ( FPK) di Kabupaten Asahan Tahun 2022 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) : Pembauran kebangsaan adalah proses pelaksamaam kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidkan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis yang ada dalam kerangka NKRI.
Data Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Asahan
Data Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Asahan (2022)
DATA PEMBENTUKAN FPK DI KAB ASAHAN Tahun 2025
Data Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Asahan (2023)
Data Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) di Kabupaten Asahan (2024)
Dataset ini berisi data Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan dan dikembangkan Menurut Kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (satu) Tahun sekali. Pokmaswas Perikanan (Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan) merupakan pelaksana pengawas ditingkat lapangan yang didalamnya terdiri dari unsur tokoh masyarkat, dimana kelompok tersebut dibentuk atas inisiatif masyarakat yang sadar akan pentingnya kelestarian sumber daya kelutan dan perikanan. Anggota Pokmaswas boleh berasal dari tokoh masyarakat, tokoh adat, perwakilan perempuan dan pemuda, nelayan, petani ikan, serta masyarakat maritim lainnya termasuk nelayan yang menjadi Anak Buah Kapal (ABK) kapal-kapal penangkap ikan.
Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas yang ditumbuhkan dan dikembangkan
Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas yang ditumbuhkan dan dikembangkan (2023)
Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas yang ditumbuhkan dan dikembangkan (2022)
Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas yang ditumbuhkan dan dikembangkan (2024)
Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas yang ditumbuhkan dan dikembangkan (2025)
Dataset ini berisi data angka ketersediaan beras yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Produksi Beras : Produksi padi merupakan salah satu hasil bercocok tanam yang dilakukan dengan penanaman bibit padi dan perawatan serta pemupukan secara teratur sehingga menghasilkan suatu produksi padi yang dapat dimanfaatkan. Padi tersebut kemudian diproses menjadi beras, yang mana beras itu sendiri akan diolah menjadi nasi. Kebutuhan Konsumsi Beras : Kebutuhan konsumsi beras merupakan salah satu aspek penting untuk mengukur seberapa besar jumlah beras yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk sesuai dengan jumlah penduduk yang ada. Surplus/Defisit Kebutuhan Konsumsi Beras Terhadap Produksi Beras : surplus/defisit merupakan selisih antara produksi beras dan konsumsi beras. apabila jumlah produksi beras lebih besar dari jumlah kebutuhan konsumsi beras maka wilayah dikatakan surplus beras, apabila jumlah kebutuhan konsumsi beras lebih besar dari jumlah produksi beras maka wilayah dikatakan defisit beras. rumus : jumlah produksi beras - jumlah kebutuhan konsumsi beras
Dataset ini berisi data Produksi Ikan Menurut Asal Tangkapan yang dibagi berdasarkan Kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Produksi Ikan Laut : Produksi Perikanan Tangkap adalah hasil tangkapan ikan yang dilakukan di perairan laut dan perairan umum baik yang didaratkan di pelabuhan maupun non pelabuhan Produksi Ikan Darat : Produksi Perikanan Tangkap adalah hasil tangkapan ikan yang dilakukan di perairan laut dan perairan umum baik yang didaratkan di pelabuhan maupun non pelabuhan.
Produksi Ikan Menurut Asal Tangkapan (2021)
Produksi Ikan Menurut Asal Tangkapan (2023)
Produksi Ikan Menurut Asal Tangkapan (2024)
Produksi Ikan Menurut Asal Tangkapan (2025)
Produksi Ikan Menurut Asal Tangkapan (2022)
Dataset ini berisi data klasifikasi potensi kerawanan (politik,ekonomi,sosbud,kamneg,SARA,batas wilayah,SDA,Distribusi SDA) yang dibagi menurut kecamatan . Data ini dihasilkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Potensi Konflik : Perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional
Data Potensi Konflik yang Ada di Kabupaten Asahan Menurut Kecamatan
Data Potensi Konflik yang Ada di Kabupaten Asahan Menurut Kecamatan (2024)
Data Potensi Konflik yang Ada di Kabupaten Asahan Menurut Kecamatan (2021)
Data Potensi Konflik yang Ada di Kabupaten Asahan Menurut Kecamatan (2022)
Data Potensi Konflik yang Ada di Kabupaten Asahan Menurut Kecamatan (2023)
DATA POTENSI KONFLIK YG ADA DI KAB ASAHAN Tahun 2025
DATA POTENSI KONFLIK YG ADA DI KAB ASAHAN
Dataset ini berisi data Jumlah Kelurahan, Data Jumlah Desa dan Data Jumlah Dusun/Lingkungan. Data ini dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Kelurahan : Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan Desa : Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia Dusun/Lingkungan : Dusun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Desa
Jumlah Desa/Kelurahan, Dusun atau Lingkungan Menurut Kecamatan
Jumlah Desa/Kelurahan, Dusun atau Lingkungan Menurut Kecamatan (2022)
Jumlah Desa/Kelurahan, Dusun atau Lingkungan Menurut Kecamatan (2021)
Jumlah Desa/Kelurahan, Dusun atau Lingkungan Menurut Kecamatan (2023)
Jumlah Desa/Kelurahan, Dusun atau Lingkungan Menurut Kecamatan (2024)
Dataset ini berisi data jJumlah Perda dan Perkada Yang Masih Berlaku dan Memuat Sanksi Yang Ditegakkan. Data ini dihasilkan oleh Satpol PP dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali.
Jumlah Perda dan Perkada Yang Masih Berlaku dan Memuat Sanksi Yang Ditegakkan
JLH PERDA PERKADA YG MSH BERLAKU DAN MEMUAT SANKSI YG DITEGAKKAN.csv
Jumlah Perda dan Perkada Yang Masih Berlaku dan Memuat Sanksi Yang Ditegakkan (2023)
Jumlah Perda dan Perkada Yang Masih Berlaku dan Memuat Sanksi Yang Ditegakkan (2024)
Jumlah Perda dan Perkada Yang Masih Berlaku dan Memuat Sanksi Yang Ditegakkan (2022)
Jumlah Sertifikat Tanah Milik PEMKAB Asahan Aset Bersertifikat : aset yang paling vital yang dimiliki daerah guna menunjang operasional jalannya pemerintahan daerah.
Jumlah Sertifikat Tanah Milik PEMKAB Asahan
Jumlah Sertifikat Tanah Milik PEMKAB Asahan (2023)
Jumlah Sertifikat Tanah Milik PEMKAB Asahan (2025)
Jumlah Sertifikat Tanah Milik PEMKAB Asahan (2024)
Jumlah Sertifikat Tanah Milik PEMKAB Asahan (2022)
Dataset ini berisi data jumlah kepemilikan akta kematian yang dibagi berdasarkan jenis kelamin. Data ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Akta Kematian : Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik perihal peristiwa kematian seseorang
Dataset ini berisi data angka ketersediaan ubi kayu yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Produksi Ubi Kayu : Ubi kayu merupakan salah satu bahan pangan pengganti beras yang cukup penting peranannya dalam menopang ketahanan pangan suatu wilayah Kebutuhan Konsumsi Ubi Kayu : konsumsi ubi kayu merupakan salah satu faktor penting dalam memantapkan ketahanan pangan negara. Dengan mengetahui pola konsumsi ubi kayu masyarakat akan dapat disusun kebijakan terkait dengan penyediaan ubi kayu, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor, karena dalam pemenuhan kebutuhan karbohidrat. Surplus/Defisit Kebutuhan Konsumsi Ubi Kayu Terhadap Produksi Ubi Kayu : surplus/defisit merupakan selisih antara produksi ubi kayu dan konsumsi ubi kayu. apabila jumlah produksi ubi kayu lebih besar dari jumlah kebutuhan konsumsi ubi kayu maka wilayah dikatakan surplus ubi kayu, apabila jumlah kebutuhan konsumsi ubi kayu lebih besar dari jumlah produksi ubi kayu maka wilayah dikatakan defisit ubi kayu. rumus : jumlah produksi ubi kayu - jumlah kebutuhan konsumsi ubi kayu
Dataset ini berisi data Jumlah Kelurahan, Data Jumlah Desa, dan Data Desa/Kelurahan yang Masuk Profil Online. Data ini dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Kelurahan : Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan Desa : Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia Data Desa/Kelurahan Yang Masuk Profil Online : Data Desa/Kelurahan Yang Masuk Profil Online adalah pemerintah desa/kelurahan yang telah menginput data dasar keluarga, potensi, dan perkembangan desa/kelurahannya melalui aplikasi prodeskel.
Jumlah Desa/Kelurahan yang Masuk Database Desa/Kelurahan
Jumlah Desa/Kelurahan yang Masuk Database Desa/Kelurahan (2021)
Jumlah Desa/Kelurahan yang Masuk Database Desa/Kelurahan (2022)
Jumlah Desa/Kelurahan yang Masuk Database Desa/Kelurahan (2024)
Jumlah Desa/Kelurahan yang Masuk Database Desa/Kelurahan (2023)
Dataset ini berisi data jumlah kepala keluarga menurut jenis kelamin, yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Kepala Keluarga : Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga; atau orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama. Persentase Kepala Keluarga Laki-Laki Terhadap Jumlah Penduduk : Adalah perbandingan jumlah kepala keluarga laki-laki dengan jumlah penduduk seluruhnya. Semakin tinggi persentase nya, maka semakin banyak jumlah kepala keluarga laki-laki dalam suatu daerah. rumus : Persentase = (jumlah kepala keluarga laki-laki / jumlah penduduk seluruhnya) dikalikan 100 Persentase Kepala Keluarga Perempuan Terhadap Jumlah Penduduk : Adalah perbandingan jumlah kepala keluarga perempuan dengan jumlah penduduk seluruhnya. Semakin tinggi persentase nya, maka semakin banyak jumlah kepala keluarga perempuan dalam suatu daerah rumus : Persentase = (jumlah kepala keluarga perempuan / jumlah penduduk seluruhnya) dikalikan 100 Persentase Kepala Keluarga Terhadap Jumlah Penduduk : Adalah perbandingan jumlah kepala keluarga dengan jumlah penduduk seluruhnya. Semakin tinggi persentase nya, maka semakin banyak jumlah kepala keluarga dalam suatu daerah. rumus : Persentase = (jumlah kepala keluarga / jumlah penduduk seluruhnya) dikalikan 100.
Data Set ini berisi tentang Jumlah Unjuk Rasa , PGOT, Pekat, Penertiban, dan Patroli. Sumber data berasal dari Satpol PP Kab. Asahan. Gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan : situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
Jumlah Gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan Yang Ditangani
JLH GANGGUAN KETENTRAMAN KETERTIBAN KENYAMANAN.csv
Jumlah Gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan Yang Ditangani (2023)
Jumlah Gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan Yang Ditangani (2024)
Jumlah Gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan Yang Ditangani (2022)
Dataset ini berisi Data Persentase Anggota Satlinmas Yang Telah Ditingkatkan Kapasitasnya. Data ini dihasilkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Persentase Anggota Satlinmas Yang Telah Ditingkatkan Kapasitasnya : Perbandingan antara anggota Satlinmas yang terlatih dengan jumlah anggota Satlinmas . Semakin besar nilai persentasenya, maka semakin banyak jumlah anggota satlinmas yang telah ditingkatkan kapasitasnya dan sebaliknya. rumus : (Jumlah Anggota Satlinmas Yang Terlatih / Jumlah Anggota Satlinmas) x 100
Persentase Anggota Satlinmas Yang Telah Ditingkatkan Kapasitasnya
PERSENTASE ANGGOTA SATLINMAS YG TLH DITINGKATKAN KAPASITASNYA.csv
Persentase Anggota Satlinmas Yang Telah Ditingkatkan Kapasitasnya (2024)
Persentase Anggota Satlinmas Yang Telah Ditingkatkan Kapasitasnya (2022)
Persentase Anggota Satlinmas Yang Telah Ditingkatkan Kapasitasnya (2023)
Dataset ini berisi data jumlah aparatur terkait kebencanaan yang memperoleh pelatihan pencegahan dan mitigasi di Kabupaten Asahan. Data ini dihasilkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan diupdate setiap 1 (Satu) Tahun sekali. Aparatur Terkait Kebencanaan Yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi dan atau Gladi Kesiapsiagaan : Perangkat, alat (negara, pemerintah), para pegawai, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari yang memperoleh serangkaian pelatihan dalam upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
Jumlah Aparatur Terkait Kebencanaan Yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi dan atau Gladi Kesiapsiagaan
BPBD_JLH_APARATUR_TERKAIT_KEBENCANAAN_YG_MEMPEROLEH_PELATIHAN_PENCEGAHAN1.csv (2023)
BPBD_JLH APARATUR KEBENCANAAN YG PEROLEH PELATIHAN.csv (2024)
JLH APARATUR TERKAIT KEBENCANAAN YG MEMPEROLEH PEL PENC DAN MITIGASI GLADI.csv
BPBD_JUMLAH_APARATUR_TERKAIT_KEBENCANAAN_YANG_MEMPEROLEH_PELATIHAN_PENCEGAHAN_DAN_MITIGASI.csv (2022)
Dataset ini berisi data Jumlah Kepala Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan yang dibagi berdasarkan kecamatan. Data ini dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dan diupdate setiap 1 (satu) tahun sekali. Kepala Desa : Kepala Desa adalah Kepala wilayah kerja yang ada di Desa sebagai Pemerintah Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa, pemberdayaan mayarakat dan kelembagaan masyarakat yang ada di Desa
Jumlah Kepala Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Menurut Kecamatan
Jumlah Kepala Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Menurut Kecamatan (2024)
Jumlah Kepala Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Menurut Kecamatan (2023)
Jumlah Kepala Desa Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Menurut Kecamatan (2022)
Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah